PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id-Pemkab Purbalingga mengadakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Upaya Percepatan Penurunan Stunting. Rakor diadakan di Ruang Operasi Graha Adiguna, Komplek Pendopo Dipokusumo Purbalingga Jumat (13/10/2023).
Acara ini dihadiri oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, Wakil Bupati Purbalingga Sudono, Sekretaris Daerah Purbalingga Herni Sulasti, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait, Forkopimcam, Tim TPPS Kabupaten atau Kecamatan, dan tamu undangan lainnya.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DinsosdaldukKBP3A) Purbalingga, Eni Sosiatman, menjelaskan bahwa tujuan dari rapat koordinasi dan evaluasi upaya percepatan penurunan stunting adalah untuk meningkatkan koordinasi tim TPPS, mengevaluasi, serta mengatasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.
"Dalam rangka menurunkan angka stunting, kami akan melakukan inovasi, dimulai bulan ini hingga Desember dengan memberikan telur sebanyak 5.040 butir, dan program ini akan berlanjut hingga tahun 2024," katanya.
Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi juga mengucapkan terima kasih atas prestasi Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menurunkan angka stunting, yang menghasilkan penghargaan berupa insentif fiskal sebesar Rp. 6.186.796.000,- dari Pemerintah Pusat. Saat ini, prevalensi stunting di Purbalingga per Oktober 2023 adalah 12,3 persen, di bawah target nasional sebesar 14 persen pada tahun 2024.
"Atas nama pemerintah daerah, saya mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi tinggi kinerja kami dalam menurunkan stunting di Kabupaten Purbalingga. Kami adalah salah satu dari 55 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat atas prestasi penurunan stunting," ungkapnya.
Bupati Tiwi yakin bahwa Kabupaten Purbalingga dapat secara signifikan menurunkan angka stunting pada tahun 2024. Dia menargetkan angka prevalensi stunting di Purbalingga pada tahun 2024 harus berada di bawah 10 persen.
"Target saya adalah angka stunting harus berada di bawah satu digit pada tahun 2024, yaitu di bawah 10 persen. Oleh karena itu, penanganan stunting harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah, bukan hanya tanggung jawab Dinkes dan DinsosdaldukKBP3A saja," tambahnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
