PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purbalingga meraih penghargaan Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) 2023.
Penghargaan tersebut diserahkan oleh Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kukuh S Achmad kepada perwakilan Pemkab Purbalingga, yaitu Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga, Prayitno, pada hari Rabu (15/11/2023) di Jakarta.
Penghargaan itu dalam rangka Bulan Mutu Nasional yang dirayakan setiap bulan November.
Dalam sambutannya, Kukuh menyatakan bahwa Bulan Mutu Nasional merupakan acara tahunan sejak tahun 1991, yang merupakan upaya bersama secara nasional untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam negeri di pasar lokal maupun internasional. Bulan Mutu Nasional tahun ini diselenggarakan di Jakarta Convention Center (JCC) dengan tema "Standarisasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan".
"Temuan ini dipilih sebagai respons terhadap tantangan bahwa kegiatan ekonomi dan pembangunan harus lebih dari sekadar mencari keuntungan, tetapi juga harus menjaga keberlanjutan lingkungan dan memberikan dampak positif pada kehidupan masyarakat," ujarnya.
Dia melanjutkan, SPK memiliki peran penting dalam mencapai tujuan tersebut. Sasaran dari tata kelola SPK adalah untuk memperkuat infrastruktur Mutu Nasional guna mencapai peningkatan daya saing serta perlindungan kesehatan, keselamatan, dan keamanan, serta pelestarian lingkungan hidup.
"Tujuan besar dari ini adalah agar hasil pembangunan ini dapat diwariskan dan diteruskan oleh generasi penerus bangsa, demi mencapai Indonesia Emas," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Purbalingga, Prayitno, menyatakan bahwa penilaian melibatkan enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkab Purbalingga, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pariwisata dan Olahraga, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pertanian, Dinas Rumah Tangga dan Keamanan Pangan, dan Dinas Komunikasi, Persandian, dan Perpustakaan.
Penilaian ini mencakup empat elemen standar, termasuk pengembangan standar yang mencakup kebijakan pengembangan standar, perumusan Standar Nasional Indonesia (SNI), serta umpan balik untuk pengembangan SNI.
"Keberhasilan ini dicapai berkat komitmen yang kuat dari Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan dukungan dari lembaga legislatif," tutupnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
