PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Tidak kurang dari 300 demonstran menggelar aksi menolak revisi RUU Pilkada yang dipusatkan di Jl Jenderal Soedirman depan Alun-alun Purwokerto pada Kamis (22/8/2024) petang. Untuk jadwal aksi pada Jumat (23/8/2024) hari ini dijadwalkan ada beberapa kelompok masyarakat sipil dan akademisi yang bergerak.
Agenda demo yang pertama datang dari Laskar Soedirman Melawan. Aksi ini akan diikuti oleh seluruh civitas akademika Unsoed dan berlangsung di depan patung Jenderal Soedirman, Unsoed, Purwokerto.
Aksi dari kampus lainnya datang dari UIN Saizu Purwokerto. Kalangan civitas akademika
Kemudian ada Gerakan Marhaenis Indonesia Banyumas yang bakal mengadakan aksi terpusat di Alun-alun Purwokerto. Lalu ada lagi Paguyuban Pendeng Gepeng Banyumas yang mengadakan mimbar bebas di Kawasan Menara Teratai Gedung DPRD Banyumas.
Sementara pada Kamis petang tersebut, demo diwarnai dengan aksi simbolis pemberian kartu merah kepada Presiden Jokowi dan anak-anaknya. Massa aksi menilai bahwa selama 10 tahun kepemimpinan Jokowi, masih banyak "nawa dosa" yang belum diselesaikan.
"Dan puncaknya hari ini, kita menyaksikan tindakan curang dan kotor dari DPR yang berupaya membuat aturan baru demi memperpanjang kekuasaan rezim Jokowi," tegas salah satu pengunjuk rasa, Rakyan Anrahman, dari Aksi Kamisan Purwokerto.
Rakyan menuduh DPR berusaha mengabaikan keputusan Mahkamah Konstitusi, sehingga pemuda Banyumas bersama elemen mahasiswa turun ke jalan untuk menggelar aksi.
"Demokrasi itu seharusnya untuk kepentingan rakyat, dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Mari kita kumpulkan kekuatan yang lebih besar lagi untuk menjatuhkan rezim Jokowi," tegasnya.
Demo memberikan kartu merah untuk Jokowi dan dinastinya yang berlangsung pada Kamis (22/8/2024). (Foto: iNewsPurwokerto)
Aksi tersebut digelar di Alun-alun Purwokerto, menutup sebagian ruas Jalan Jenderal Soedirman. Massa berpakaian serba hitam melakukan orasi serta aksi teatrikal yang menampilkan tiga sosok bertopeng menyerupai Jokowi dan anak-anaknya.
Menurut Rakyan, aksi penolakan revisi UU Pilkada ini tidak akan berhenti pada hari ini saja. Mereka merencanakan konsolidasi untuk menggelar aksi yang lebih besar pada malam ini.
"Keserakahan rezim Jokowi dan keluarganya harus kita lawan. Bersiaplah, Banyumas akan menggelar aksi yang lebih besar. Perwakilan dari BEM juga akan berangkat ke Jakarta," tambahnya.
Rakyan juga menekankan bahwa revisi UU Pilkada hanya menguntungkan penguasa saat ini. Aksi kartu merah yang dilakukan, menurutnya, adalah simbol pengadilan terhadap Presiden Jokowi yang dinilai telah melakukan berbagai pelanggaran.
"Dosa-dosa Jokowi selama 10 tahun menjabat belum terselesaikan hingga hari ini. Oleh karena itu, kita berikan kartu merah dan menuntut agar Jokowi diadili," tandasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
