PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Gelombang aksi protes bertajuk Indonesia Gelap kembali terjadi di berbagai daerah, termasuk di Purwokerto.
Pada Rabu (19/2/2025) sore, sekitar 500 mahasiswa dari berbagai kampus bergerak dari Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH Saifuddin Zuhri (Saizu) menuju Alun-alun Purwokerto untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Aksi ini diprakarsai oleh kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Banyumas Bergerak (Semarak). Mereka menilai kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak pada rakyat dan justru memperburuk kondisi sosial serta ekonomi.
Dalam unjuk rasa tersebut, mahasiswa membawa berbagai poster berisi kritik tajam. Beberapa di antaranya bertuliskan "1 Presiden Berbagai Insiden", "Urus Negara yang Bener, Jangan Seenak Ndasmu", serta "Pembohong Publik".
Selain berorasi, massa juga menuntut audiensi dengan anggota DPRD Kabupaten Banyumas. Setelah beberapa waktu, tiga anggota dewan, yakni Supangkat, Ofan Sopian, dan Didi Rudianto, menemui perwakilan mahasiswa.
“Kami menyampaikan sepuluh tuntutan kepada Presiden Prabowo, termasuk evaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak luas pada masyarakat,” ujar Robiatul Adawiyah, salah satu perwakilan mahasiswa.
Menanggapi tuntutan tersebut, Supangkat dari Partai Golkar berjanji akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Ketua DPRD Banyumas. Ia juga mengundang mahasiswa untuk kembali pada Jumat (21/2/2025) guna berdialog langsung dengan Ketua DPRD yang saat ini masih berada di Jakarta untuk menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyumas.
Aksi ini mengusung sepuluh tuntutan utama kepada pemerintah, yaitu:
1. Meninjau kembali kebijakan yang dinilai menyengsarakan rakyat.
2. Menyusun kebijakan berbasis kajian akademik dan prosedur yang transparan.
3. Menjadikan pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pembangunan negara.
4. Mencabut Instruksi Presiden Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran yang dianggap merugikan masyarakat.
5. Tidak memangkas anggaran pendidikan dan kesehatan sebagai investasi masa depan.
6. Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis yang dinilai tidak efektif.
7. Menjamin pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
8. Menyelesaikan konflik agraria serta memastikan kebijakan yang ramah lingkungan.
9. Menghentikan praktik militerisme dalam ranah sipil.
10. Menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menerapkan sistem meritokrasi.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
