PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Kawasan Jalan Bung Karno di jantung Kota Purwokerto kini menjelma menjadi ruang publik favorit warga. Berbagai kegiatan sosial, budaya, seni, otomotif, hingga olahraga rutin digelar di sepanjang jalan yang juga menghubungkan kawasan Menara Teratai, menjadikannya pusat baru aktivitas masyarakat.
Namun di balik geliat tersebut, persoalan penataan kawasan mencuat. Aktivitas perdagangan yang tumbuh pesat seiring meningkatnya kunjungan warga, menyebabkan menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar untuk berdagang. Kondisi ini dinilai telah mengganggu estetika kota dan melanggar aturan pemanfaatan ruang publik.
Menanggapi situasi itu, Pemkab Banyumas mulai mengambil langkah konkret. Penataan kawasan Jalan Bung Karno tengah disiapkan secara bertahap, termasuk relokasi para PKL ke lokasi yang telah disediakan tanpa mengganggu fungsi pedestrian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Kresnawan, mengungkapkan bahwa penataan dilakukan menyeluruh dan dibagi menjadi tiga segmen utama.
“Segmen pertama dari ujung utara hingga Menara Pandang Teratai, termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) 20 persen yang bisa dimanfaatkan sebagai area PKL. Segmen kedua dari Menara Pandang ke arah Gedung Kejaksaan, dan segmen ketiga dari Gedung Kejaksaan hingga ujung selatan Jalan Bung Karno,” jelas Kresnawan.
Menurutnya, karena kawasan ini tergolong baru, penataan dapat dilakukan lebih optimal dibanding wilayah lain yang sudah terlanjur padat dan semrawut.
Bahkan, kawasan ini telah masuk dalam daftar 10 besar wilayah prioritas nasional yang akan ditata oleh Kementerian PUPR.
“Ini jadi kebanggaan sekaligus tanggung jawab bersama. Jalan Bung Karno kini bagian dari wajah baru Kota Purwokerto, maka kesadaran semua pihak sangat penting dalam menjaga keteraturan,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPRD Banyumas Subagyo menegaskan dukungan penuh terhadap rencana penataan tersebut. DPRD bahkan telah mengalokasikan anggaran Rp1 miliar pada tahap awal, yang difokuskan untuk penataan segmen pertama.
“Kami sepakat kawasan ini perlu ditata agar lebih rapi dan tertib, namun tetap menjaga keberadaan PKL sebagai bagian dari kekuatan ekonomi rakyat. Yang penting ada keseimbangan antara estetika kota dan kebutuhan masyarakat,” kata Subagyo.
Ia juga menekankan pentingnya kesadaran pedagang untuk tidak menggunakan sembarangan badan jalan atau trotoar. “Kalau ingin kawasan ini seperti Malioboro di Yogyakarta, semua pihak harus tahu batas, mana ruang dagang dan mana ruang pejalan kaki,” tandasnya.
Sedangkan Ketua Paguyuban Bung Karno Street Trader (BST), Ardi Siswanto, menyatakan kesiapan komunitasnya mendukung penataan asalkan kebijakan tidak menyulitkan para pelaku UMKM.
“Kami ini pelaku usaha mikro dengan penghasilan pas-pasan, hanya sekitar Rp40–50 ribu per hari. Itu pun hanya cukup untuk biaya sekolah anak,” ungkap Ardi. Menurutnya, keberadaan PKL tidak sekadar urusan ekonomi, tetapi juga bagian dari realitas sosial di Purwokerto.
Kritik juga datang dari Paguyuban PKL Pasir Muncang Bersatu. Perwakilan mereka, Eboy, menyoroti skema relokasi yang dianggap belum memperhatikan kenyamanan pedagang maupun pembeli.
“Lapak 2×1 meter itu terlalu sempit, apalagi buat kami yang jual makanan. Gerak susah, pelayanan juga jadi terbatas. Kalau ramai, pasti ada pedagang. Jangan matikan semangat kami,” tegasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
