PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Kesehatan menjadi modal utama bagi setiap pekerja dalam menjalankan aktivitas dan menjaga produktivitas.
Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak sekadar bersifat administratif, melainkan menjadi hak dasar bagi Pekerja Penerima Upah (PPU) untuk memperoleh perlindungan serta rasa aman, termasuk saat menghadapi kondisi darurat kesehatan.
Perlindungan kesehatan bagi pekerja juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi perusahaan.
Kondisi kesehatan tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja dan produktivitas perusahaan. Hal ini dirasakan Wasirin (45), peserta JKN segmen PPU Kelas II, yang menilai kepesertaannya dalam Program JKN sebagai bentuk perlindungan yang tidak bisa ditawar.
“Menurut saya, setiap pekerja sangat penting menjadi peserta JKN. Itu sudah menjadi kewajiban pemberi kerja. Ketika pekerja tiba-tiba sakit, kita bisa lebih tenang karena biaya pengobatan sudah terjamin. Ibaratnya, sedia payung sebelum hujan,” ujar Wasirin.
PPU merupakan kelompok pekerja yang menerima gaji atau upah secara rutin dari pemberi kerja.
Segmen ini mencakup PPU Penyelenggara Negara seperti pejabat negara dan aparatur sipil negara, serta PPU Badan Usaha yang meliputi pegawai BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta. Adapun besaran iuran JKN bagi PPU ditetapkan sebesar 5 persen dari upah, dengan komposisi 4 persen dibayarkan oleh pemberi kerja dan 1 persen ditanggung pekerja.
Wasirin menilai potongan gaji untuk iuran JKN bukanlah beban. Menurut dia, biaya layanan kesehatan yang terus meningkat membuat keberadaan JKN semakin relevan.
“Sekarang jenis penyakit makin beragam dan biaya perawatannya juga semakin mahal, sementara kita tidak selalu punya dana darurat. Jadi potongan gaji untuk iuran JKN tidak menjadi masalah. Kalaupun tidak digunakan sendiri, iuran itu bisa membantu peserta lain melalui semangat gotong royong,” katanya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
