PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus benar-benar digratiskan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS. Ia bahkan menyatakan siap menggunakan dana pribadi untuk membantu pembiayaan warga apabila dibutuhkan.
Sadewo mengungkapkan capaian UHC di Kabupaten Banyumas telah mencapai 98 persen dari total kepesertaan JKN, dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 80 persen. Untuk menopang program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pengadaan anggaran tersebut tidak mudah, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan akibat pemangkasan APBD hingga Rp319 miliar.
“Kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat. Kami harus mencari berbagai sumber pendanaan, salah satunya untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (9/4/2026).
Sadewo menegaskan bahwa program UHC menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah bersama wakilnya, khususnya pada sektor kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan dasar.
Ia juga menekankan agar implementasi UHC non cut off dapat dijalankan secara optimal di lapangan. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.
Menurutnya, masih terdapat warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya belum aktif atau sudah tidak aktif dan belum melakukan pendaftaran ulang. Padahal, berdasarkan hasil pengecekan, proses aktivasi sebenarnya dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam.
Bupati juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih ada masyarakat yang datang berobat dalam kondisi kepesertaan belum aktif, sehingga pelayanan kerap terhambat karena belum memenuhi syarat dalam skema UHC.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menginstruksikan seluruh puskesmas dan klinik mitra BPJS agar tetap melayani masyarakat, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi pasien yang status kepesertaannya belum aktif.
“Kalau kepesertaannya belum aktif, tetap harus dilayani dan dibantu terlebih dahulu. Nanti pembiayaannya bisa diganti. Kalau belum ada anggaran atau dukungan CSR, tetap didahulukan pelayanannya,” tegasnya.
Ia bahkan menegaskan siap menanggung biaya tersebut secara pribadi apabila diperlukan.
“Kalau tidak ada yang menanggung, silakan tagihkan ke saya. Saya siap membayar dengan dana pribadi,” ujarnya.
Sebagai contoh, ia menyebut salah satu anggota DPRD Banyumas, Ito Anjarini, yang telah menempatkan petugas di puskesmas untuk membantu warga yang belum terdaftar atau belum aktif kepesertaannya.
“Kalau masih ada yang belum tercover, berapa pun biayanya akan saya tanggung,” tambahnya.
Di sisi lain, Sadewo mengaku prihatin karena masih ditemukan adanya pungutan biaya kepada masyarakat, meskipun kebijakan layanan kesehatan gratis telah disepakati.
“Saya tidak ingin mendengar masih ada masyarakat diminta membayar biaya administrasi Rp10 ribu atau biaya berobat Rp15 ribu. Ini harus gratis,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa warga Banyumas yang memiliki KTP setempat berhak mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa prosedur yang berbelit.
“Siapa pun warga Banyumas yang datang ke puskesmas harus langsung dilayani tanpa banyak persyaratan,” ujarnya.
Meski demikian, dalam kondisi tertentu, seperti kepesertaan yang belum aktif pada hari yang sama, pasien masih dimungkinkan dikenai biaya sementara sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu. Namun, menurutnya, hal tersebut seharusnya bisa diatasi melalui dana CSR atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di masing-masing fasilitas kesehatan.
Ia menilai jumlah kasus seperti itu relatif kecil dan masih dapat ditangani.
“Jumlah pasiennya juga tidak banyak, sehingga biayanya relatif kecil dan bisa diganti kemudian,” jelasnya.
Sadewo juga mengungkapkan masih adanya persoalan di lapangan, termasuk laporan pungutan biaya di salah satu puskesmas di wilayah Purwokerto Barat. Ia pun meminta pengawasan ketat terhadap pelayanan di seluruh fasilitas kesehatan.
“Saya berbicara tegas karena banyak aduan dari masyarakat. Pengawasan harus diperkuat,” ujarnya.
Selain itu, ia menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan fasilitas kesehatan dalam rapat koordinasi tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan kurangnya perhatian terhadap pelayanan publik.
“Hal penting seperti ini seharusnya dihadiri langsung oleh pimpinan. Ini bukan soal saya, tapi soal pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sadewo menekankan pentingnya kemampuan manajerial dalam pengelolaan rumah sakit. Ia menilai, pimpinan rumah sakit tidak harus berasal dari kalangan medis selama memiliki kompetensi dalam manajemen.
Ia juga mengakui bahwa pada tahap awal pelaksanaan program UHC masih ditemukan berbagai kendala, termasuk potensi penyimpangan.
“Dalam program baru, pasti ada tantangan, termasuk potensi penyimpangan. Itu hal yang wajar di tahap awal,” ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat dan tenaga kesehatan, antara lain melalui pemasangan informasi di puskesmas serta pembuatan materi edukasi yang mudah dipahami.
Ia juga menegaskan bahwa program ini membutuhkan dukungan anggaran yang besar, yang meningkat dari Rp47 miliar menjadi Rp105 miliar.
“Upaya ini demi kepentingan masyarakat Banyumas. Kami juga berhasil memperoleh dukungan anggaran non-APBD sebesar Rp294 miliar, termasuk dari CSR,” pungkasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
