PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Purwokerto terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah Banyumas Raya agar semakin produktif, adaptif terhadap digitalisasi, serta mampu memperluas akses pasar dan pembiayaan.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Purwokerto, Aswin Gantina, mengatakan pengembangan UMKM dilakukan melalui sejumlah program, mulai dari digitalisasi di sisi hulu dan hilir, hilirisasi pangan, fasilitasi pembiayaan, hingga pendampingan UMKM yang berorientasi ekspor.
"Pengembangan UMKM tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi, tetapi juga bagaimana UMKM dapat masuk ke ekosistem digital, memperluas akses pasar, memperoleh pembiayaan, serta meningkatkan nilai tambah produknya," kata Aswin.
Dalam periode 2019-2025, sebanyak 60 UMKM di Banyumas Raya telah berhasil masuk ke ekosistem digital. Pendampingan juga dilakukan terhadap kelompok subsisten agar dapat meningkatkan kapasitas usaha dan berkembang menjadi UMKM.
"Sepanjang 2019 sampai 2025, sebanyak 60 UMKM di Banyumas Raya telah go digital. Kami juga mendampingi kelompok subsisten agar mampu naik tahap menjadi kelompok usaha yang lebih mandiri," ujarnya.
Di sektor pertanian, BI Purwokerto mendorong penerapan digital farming, baik di sisi hulu maupun hilir. Sepanjang 2021-2025, tercatat 11 gabungan kelompok tani (Gapoktan) telah mendapatkan digitalisasi di sisi hulu dan lima Gapoktan di sisi hilir.
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas klaster pangan strategis sekaligus memperkuat rantai nilai dari produksi hingga pemasaran.
Selain digitalisasi, BI juga mendorong hilirisasi pangan untuk meningkatkan nilai tambah produk klaster pangan. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Menurut Aswin, pengembangan UMKM juga dilakukan melalui business matching dengan lembaga keuangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk pengembangan bisnis.
"Kami juga memfasilitasi business matching UMKM dengan lembaga keuangan sehingga UMKM potensial dapat memperoleh akses pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usahanya," katanya.
Sepanjang 2024-2025, KPwBI Purwokerto telah melakukan pemetaan terhadap 37 UMKM potensial yang dapat dibiayai. Pendekatan serupa dilakukan melalui pengembangan UMKM hijau dan peningkatan produktivitas dengan penerapan berbagai praktik terbaik.
Pengembangan UMKM berorientasi ekspor juga menjadi salah satu fokus. Sepanjang 2023-2025, lebih dari 15 UMKM Banyumas Raya telah mengikuti kegiatan promosi perdagangan di luar negeri.
"UMKM yang memiliki orientasi ekspor kami fasilitasi, termasuk melalui kegiatan promosi perdagangan di luar negeri. Tujuannya agar produk-produk unggulan daerah memiliki akses pasar yang lebih luas," ujar Aswin.
Untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar yang lebih luas, KPwBI Purwokerto juga rutin menggelar Karya Kreatif Serayu (KKS). Kegiatan tersebut menjadi salah satu flagship event untuk mendorong pengembangan UMKM sekaligus memperkenalkan produk unggulan Banyumas Raya.
Selain pengembangan UMKM secara umum, BI Purwokerto juga mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Banyumas Raya.
Salah satunya dilakukan melalui pengembangan ekosistem pesantren berbasis komoditas pangan. Telah terbentuk dua ekosistem infratani, yakni komoditas beras yang melibatkan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tahfidzul Quran, dan Miftahul Burhani serta komoditas cabai yang melibatkan Pondok Pesantren Al Ijtihad, Darul Ulum, dan Nuururrohman di Kabupaten Banyumas.
Di bidang sertifikasi halal, pada 2025 tercatat sebanyak 3.976 pelaku usaha dan delapan rumah potong hewan atau rumah potong unggas (RPH/RPU) telah memperoleh sertifikasi halal melalui kolaborasi dengan empat halal center.
BI Purwokerto juga mendorong pembentukan Zona Kuliner Halal, Aman, dan Sehat (KHAS). Saat ini telah terbentuk tiga Zona KHAS, yakni di Kawasan Kuliner dan Oleh-Oleh Sokaraja, Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), dan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed).
"Kami terus memperkuat ekosistem ekonomi syariah, termasuk melalui sertifikasi halal, pengembangan pesantren, industri kreatif syariah, serta penguatan UMKM yang masuk dalam rantai industri halal," kata Aswin.
Pengembangan ekonomi syariah juga menyasar pesantren. Sebanyak 27 pondok pesantren telah tergabung dalam Himpunan Ekonomi dan Bisnis Pesantren (Hebitren) Banyumas Raya. Sementara itu, sebanyak 17 pelaku usaha syariah tergabung dalam Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA).
Untuk mendukung tata kelola keuangan pesantren, dilakukan pula pelatihan dan pendampingan penggunaan aplikasi Sistem Akuntansi dan Pencatatan Keuangan Pesantren (SANTRI) oleh Generasi Baru Indonesia (GenBI).
Pada sektor keuangan sosial syariah, BI mendorong perluasan wakif dan implementasi wakaf produktif melalui pemanfaatan digitalisasi, termasuk platform Satu Wakaf.
Pada 2025, terdapat dua proyek wakaf yang diinisiasi BI di Banyumas Raya. Keduanya berupa pembangunan greenhouse melon di Pondok Pesantren Al Ijtihad serta pembangunan sumur bor yang dilakukan melalui kolaborasi dengan Lazismu dan Dompet Dhuafa.
"Kami ingin wakaf tidak berhenti pada penghimpunan, tetapi dapat dikembangkan menjadi wakaf produktif yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan," ujar Aswin.
Selain itu, peningkatan kapasitas nazhir dan pengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dilakukan melalui kegiatan capacity building bersama Wakaf Mulia Institut dan BAZNAS Banyumas.
Pada sektor keuangan komersial syariah, BI juga memfasilitasi business matching pembiayaan syariah bagi pelaku usaha, antara lain melalui kegiatan SELARAS dan rangkaian Road to Festival Ekonomi Syariah (FESyar).
Menurut Aswin, berbagai program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari industri halal, UMKM, pesantren, pariwisata ramah muslim, hingga keuangan sosial syariah.
"Penguatan ekonomi dan keuangan syariah mencakup penguatan industri halal, kewirausahaan dan UMKM, keuangan sosial syariah, serta penguatan kelembagaan dan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah," katanya.
Di sektor pariwisata, pengembangan kawasan wisata Dieng juga diarahkan menjadi kawasan wisata ramah muslim melalui fasilitasi sertifikasi 200 homestay syariah dan UMKM pendukung pariwisata, termasuk UMKM oleh-oleh serta penerapan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan atau CHSE.
Aswin mengatakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah pada akhirnya diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Ekonomi dan keuangan syariah diharapkan semakin berperan dalam pengembangan industri halal, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi," ujarnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
