PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – DPR terus berusaha mendorong keadilan sosial melalui penguatan kedaulatan energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial melalui penguatan kedaulatan energi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Negara harus hadir memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap sumber daya dan kesempatan ekonomi secara adil, terutama bagi kelompok menengah ke bawah,"kata dia saat Sarasehan Kebangsaan yang berlangsung di Banyumas.
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem sekaligus anggota MPR RI itu menjelaskan, tantangan pembangunan Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan dan kemandirian nasional.
Dalam bidang energi, Sugeng menilai Indonesia menghadapi persoalan cukup kompleks. Indonesia yang pada era 1970-an dan 1980-an dikenal sebagai negara pengekspor minyak dan gas bumi, kini telah lama berubah menjadi negara pengimpor minyak.
Bahkan, sekitar separuh kebutuhan minyak bumi nasional masih harus dipenuhi melalui impor. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri tersebut membuat sebagian besar kekayaan negara harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
"Indonesia sudah bukan lagi negara pengekspor minyak seperti pada era 1970-an dan 1980-an. Kita sudah cukup lama menjadi negara pengimpor minyak. Sekitar 50 persen kebutuhan minyak bumi masih harus dipenuhi dari luar negeri," jelasnya.
Menurut dia, persoalan energi semakin kompleks karena pemerintah juga harus menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat melalui kebijakan subsidi. Harga energi yang dinikmati masyarakat saat ini belum sepenuhnya mencerminkan harga keekonomian karena sebagian masih ditanggung negara.
Sugeng menyebut subsidi energi merupakan salah satu instrumen pemerintah untuk mewujudkan keadilan sosial. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah diharapkan tetap dapat mengakses energi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
"Subsidi dan ketersediaan energi merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Kelompok menengah ke bawah harus mendapatkan perlindungan melalui subsidi, sementara masyarakat yang mampu dapat menikmati energi sesuai harga keekonomiannya," katanya.
Dia menambahkan, konsumsi energi juga menjadi salah satu indikator bergeraknya perekonomian nasional. Karena itu, ketersediaan energi dengan harga terjangkau menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas industri.
Selain persoalan energi, Sugeng juga mengangkat pentingnya penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, demokratisasi dan keadilan sosial merupakan dua aspek penting dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga harus memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
"Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sehari-hari. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap keputusan politik pemerintah," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, dia menilai berbagai program pemerintah perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sugeng mencontohkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program tersebut membutuhkan tata kelola yang baik serta evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
"Program Koperasi Merah Putih dan MBG harus terus dievaluasi dan diperbaiki. Kita ingin program tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus tidak merugikan tata kelola dan aktivitas ekonomi yang sudah tumbuh di pedesaan," katanya.
Dalam aspek keadilan sosial, Sugeng juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat dengan menjadikan desa sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengandalkan bantuan kepada individu, tetapi perlu diarahkan pada pengembangan usaha berbasis komunitas agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.
Dia mengajak masyarakat menyampaikan usulan mengenai kebutuhan bantuan usaha yang sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan masing-masing.
"Ekonomi masyarakat harus dibangun dari desa. Bantuan usaha sebaiknya tidak hanya berbasis individu, tetapi juga komunitas sehingga bisa berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang," ungkapnya.
Sugeng juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih dihadapi masyarakat di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, mulai dari tingkat kemiskinan hingga ancaman penyalahgunaan narkotika dan judi online.
Menurut dia, penguatan ketahanan ekonomi keluarga, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan produktivitas masyarakat menjadi faktor penting untuk mencegah warga terjerumus dalam berbagai persoalan sosial tersebut.
Karena itu, program pemberdayaan ekonomi perlu diarahkan pada kegiatan produktif yang sesuai dengan potensi lokal. Beberapa sektor yang dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan antara lain pertanian, peternakan, perikanan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia menyebut sejumlah bantuan pemberdayaan ekonomi telah direalisasikan di wilayah Banyumas dan Cilacap sejak periode pertama kiprahnya pada 2019-2024 hingga periode kedua 2024-2026.
Jenis usaha yang mendapatkan dukungan cukup beragam, mulai dari peternakan kambing, budidaya lele, perikanan, pertanian, produksi gula semut, hingga usaha kuliner dan jasa.
Bantuan juga menyasar pelaku usaha kecil, pedagang kaki lima, usaha katering, menjahit, serta berbagai kegiatan UMKM lainnya.
"Potensi ekonomi masyarakat di Banyumas dan Cilacap sangat beragam. Ada peternakan kambing, budidaya lele, pertanian, perikanan, gula semut, usaha kuliner, katering, menjahit, hingga pedagang kaki lima. Potensi-potensi ini perlu terus didorong melalui pemberdayaan yang berkelanjutan," katanya.
Sugeng berharap penguatan ekonomi berbasis komunitas dapat membuka kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat kemandirian masyarakat desa.
Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
"Tujuan akhirnya adalah bagaimana masyarakat semakin mandiri, memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak, serta mampu meningkatkan kesejahteraannya. Itulah salah satu bentuk nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
