Polemik Pasal Perzinaan di KUHP, Wakil Ketua DPR : Hanya Dapat Diadukan Keluarga Terdekat

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan DPR menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/12/2022) lalu. Ada beberapa pasal dalam KUHP yang disahkan menuai kontroversi, termasuk soal perzinaan.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara terkait kritikan yang terjadi, ia menegaskan jika pasal perzinaan adalah delik aduan. Pihak yang mengadukan perzinaan pun harus keluarga terdekat.

Baca Juga

Foto Aksi Mahasiswa Purwokerto Tolak Pengesahan KUHP

"Bahwa misalnya mengenai pasal yang zina segala macam itu, itu kan satu, delik aduan. Kedua, memang yang melaporkan keluarga terdekat,” kata Dasco, dikutip Jumat (9/12/2022).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu mengatakan, terkait kritikan pada pasal perzinaan yang akan menyasar turis mancanegara, Dasco tak yakin hal itu bisa terjadi. Dia menilai kecil kemungkinannya keluarga turis jauh-jauh datang untuk melapor ke polisi di Indonesia.

“Kalau turis-turis ya masa keluarganya mau ngelaporin ke sini?” ujarnya.

Baca Juga

Mahasiswa di Kota Purwokerto Unjuk Rasa Tolak Pengesahan KUHP

Meski demikian ia menilai jika pro kontra yang terjadi merupakan bagian dari dinamika. Oleh karena itu sosialisasi terhadap KUHP perlu dilakukan.

"Ini saya pahami bahwa dinamika yang terjadi ini karena memang kita perlu sosialisasikan, bukan cuma ada di internal di Indonesia tapi juga di luar negeri," katanya.

Dalam KUHP terbaru, perzinaan diatur dalam Pasal 411 yang menyatakan perzinaan dapat dipidana penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak kategori II senilai Rp10.000.000. Namun, ayat 2 menegaskan penuntutan terhadap pasal ini hanya bisa dilakukan suami, istri, orang tua dan anak dari orang tersebut.

Pasal 411

(1) Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.

(2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a) suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. b) Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

(3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Editor : Arbi Anugrah