Adanya Laporan Dugaan Pencoretan Penerima Bansos, Ini Langkah Bupati

KEBUMEN, iNewsPurwokerto.id-Bupati Kebumen, Arif Sugiyanto, mengakui menerima laporan tentang dugaan pencoretan bantuan sosial (Bansos) di tiga desa di Kecamatan Kebumen. Pencoretan nama-nama penerima Bansos tersebut diduga terjadi karena adanya perbedaan pilihan politik.

"Kami telah menerima laporan dari masyarakat bahwa di tiga desa tersebut terjadi pencoretan secara masif terhadap nama-nama penerima Bansos. Masyarakat merasa tidak nyaman karena diduga motifnya adalah perbedaan politik," ujar Bupati di Pendopo Kabupaten, Jumat (15/3/2024).

Baca Juga

Jadwal Buka Puasa Hari Ini Purwokerto Minggu 7 April 2024

Untuk itu, Bupati meminta kepada jajaran terkait, termasuk Dinas Sosial dan Inspektorat, untuk melakukan pemeriksaan guna memastikan kebenaran informasi terkait pencoretan nama-nama penerima Bansos yang kemudian diganti dengan nama-nama baru.

"Agar penanganannya tidak bias, kita harus memeriksa apakah orang-orang yang dicoret sebenarnya tidak layak menerima bantuan, dan apakah yang menggantikannya memang berhak atau sudah mencukupi. Hal ini harus diperiksa dengan seksama, saya juga telah meminta inspektorat untuk melakukan pemeriksaan guna mengkonfirmasi informasi tersebut," tambahnya.

Bupati berharap agar Bansos benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan, bukan karena faktor politik menjadi alasan untuk penggantian penerima. "Jika benar seperti itu, itu sangat menyedihkan bagi rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa data dengan cermat," ucapnya.

Baca Juga

Wow…Kebumen Memiliki Gedung Unit Pengelolaan Irigasi Terbaik di Indonesia

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, Dwi Suliyanto, menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan data. Ia mengakui adanya nama-nama baru yang diusulkan sebagai penerima Bansos di sejumlah desa di Kecamatan Kebumen.

Namun, ia belum dapat memastikan apakah nama-nama baru tersebut memang layak menerima bantuan atau tidak. "Memang benar setelah kami cek, ada nama-nama baru yang diusulkan sebagai penerima Bansos dalam jumlah yang cukup besar, namun kami masih melakukan pengecekan lebih lanjut terkait kelayakan mereka," ujarnya.

Dwi menjelaskan bahwa dalam penyaluran Bansos, Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengusulkan data penerima ke Kemeterian Sosial melalui aplikasi SIKS-NG. Namun, pihaknya bertugas memantau data penerima untuk memastikan penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran.

Baca Juga

Salurkan Bansos Beras untuk 131.805 KPM, Upaya Pemkab Kebumen Tekan Inflasi

"Pemerintah Desa memiliki wewenang untuk mengusulkan melalui aplikasi SIKS-NG. Kami hanya melakukan pemantauan terhadap data penerima Bansos yang masuk sebagai bagian dari pengawasan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, kami akan memberikan pembinaan kepada Desa terkait," ucapnya.

Meskipun begitu, pihak Pemda tidak memiliki kewenangan untuk menghapus data penerima Bansos yang diusulkan melalui aplikasi SIKS-NG. Kewenangan tersebut sepenuhnya ada di Pemerintah Desa karena dianggap lebih mengetahui kondisi warga setempat. Dengan adanya laporan ini, pihaknya belum dapat membuat kesimpulan.

Editor : Elde Joyosemito