Pengemplang Pajak Senilai Miliaran Divonis 1 Tahun, Begini Respons Kanwil DJP Jateng II

CILACAP, iNewsPurwokerto.id-Pengadilan Negeri (PN) Cilacap telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa N dalam kasus tindak pidana perpajakan di Cilacap pada Kamis (13/6/2024) lalu. 

Majelis hakim yang diketuai oleh Maslikan memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana di bidang perpajakan.

Terdakwa N dinyatakan bersalah melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun kepada terdakwa, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta denda sebesar dua kali lipat dari kerugian negara sebesar Rp2.147.507.182, sehingga total denda menjadi Rp4.295.014.364.

Setelah dikurangi penitipan uang pembayaran denda selama masa persidangan sebesar Rp538.000.000, total denda yang masih harus dibayarkan menjadi Rp3.757.014.364.

Putusan hakim juga menyebutkan bahwa jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda miliknya dapat disita dan dilelang untuk membayar denda.

Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka ia dijatuhi hukuman penjara pengganti denda selama 2 bulan.

Kasus ini bermula ketika terdakwa N melalui PT IJP diduga dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut selama periode Januari hingga Desember 2019 atas kegiatan usahanya dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja kepada beberapa pelanggan.

“Penegakan hukum di bidang perpajakan menganut azas ultimum remedium. Meskipun sebelumnya telah dilakukan upaya persuasif dan diberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, terdakwa tidak memanfaatkan kesempatan tersebut sehingga proses hukum tetap dilanjutkan,” ungkap Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Slamet Sutantyo.

Slamet Sutantyo menambahkan bahwa keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini merupakan hasil kerja sama dan sinergi yang baik antara Direktorat Jenderal Pajak dengan instansi penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan dan Kepolisian.

“Penegakan hukum ini bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara, memastikan keadilan dalam sistem perpajakan, serta memberikan efek jera kepada wajib pajak lainnya agar tidak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan,” pungkas Slamet.
 

Editor : EldeJoyosemito