JICA dan Kemen PU Susun Master Plan Pengendalian Banjir di Purbalingga

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id – Japan International Cooperation Agency (JICA) bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) tengah menyusun rencana pengendalian banjir dalam proyek The Flood Control Master Plan toward Disaster Risk Reduction Investment (FCMP) 2023-2026. Sebagai bagian dari penyusunan tersebut, Tim JICA melakukan kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Purbalingga dan meninjau kondisi Sungai Klawing, Rabu (19/2/2025).

Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Prayitno, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan melakukan kajian terhadap kondisi Sungai Klawing, yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Serayu. Tim JICA yang hadir dipimpin oleh Kudo Hiroyasu, Manajer Social and Economic Development International Division dari Yachiyo Engineering Co., Ltd., yang turut didampingi oleh Tandiono, perwakilan konsultan dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Baca Juga

22 Puskesmas di Purbalingga Siap Laksanakan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis

"Kami menyambut baik dan mengapresiasi penyusunan master plan ini sebagai langkah strategis dalam mengurangi risiko bencana banjir di wilayah Purbalingga. Selain pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, pendekatan non-struktural juga akan dipertimbangkan dalam proyek FCMP ini," ujar Prayitno.

Prayitno menambahkan bahwa banjir memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Ia menyoroti kejadian banjir besar pada Desember 2020 yang menyebabkan kerugian signifikan.

"Penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara instan. Diperlukan kerja sama yang erat antara pemerintah dan masyarakat agar solusi yang diterapkan dapat berjalan secara berkelanjutan," imbuhnya.

Baca Juga

KPU Purbalingga Gelar FGD Evaluasi Pilkada 2024, Ini yang Jadi Pembahasan

Sementara menurut Kudo Hiroyasu menjelaskan bahwa proyek FCMP merupakan bentuk hibah dari Pemerintah Jepang melalui JICA untuk mendukung pengelolaan banjir di Indonesia, khususnya di DAS Serayu dan DAS Jratun (DAS Jragung dan DAS Tuntang).

"Kunjungan kami bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai kondisi terkini terkait perencanaan, regulasi, struktur organisasi, serta koordinasi antar pemangku kepentingan, termasuk hubungan antara BPBD, BNPB, dan Balai Besar Wilayah Sungai Opak (BBWSO)," jelas Kudo.

Kudo mengungkapkan bahwa timnya telah melakukan survei di sepanjang DAS Serayu, mulai dari wilayah hulu di Kabupaten Wonosobo hingga ke muara di Pantai Cilacap. Hasil kajian menunjukkan bahwa perubahan iklim, pola pertanian di daerah hulu, sedimentasi, serta pola pemanfaatan sungai oleh masyarakat berpotensi meningkatkan risiko banjir dalam 10 hingga 20 tahun ke depan.

Baca Juga

9.540 Siswa di Purbalingga Nikmati Hari Pertama Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah

"Oleh karena itu, penyusunan master plan pengendalian banjir menjadi langkah awal yang sangat penting agar risiko bencana dapat diminimalisir. Jika master plan ini sudah selesai, pemerintah daerah dan BPBD dapat menggunakannya sebagai pedoman dalam upaya mitigasi dan penanganan banjir ke depan," pungkasnya.

Editor : Arbi Anugrah