TNI Siap Berantas Premanisme Berkedok Ormas

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - TNI tak tinggal diam menghadapi maraknya aksi premanisme yang berkedok organisasi masyarakat (ormas) dan meresahkan masyarakat serta menghambat iklim investasi. Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, menegaskan pihaknya akan mengerahkan tim intelijen Lidpamfik (Penyelidikan dan Pengamanan Fisik) untuk mendukung upaya pemberantasan tersebut.
"Kita memang ada fungsi di sini adalah Lidpamfik. Ini adalah intelijen di mana kita selalu berkolaborasi bekerja sama dengan intelijen-intelijen yang lain," kata Yusri di Kompleks Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, seperti dikutip dari Okezone, Rabu (7/5/2025).
Ia menambahkan, TNI akan bersinergi dengan Polri, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI untuk menggabungkan dan menganalisis informasi secara komprehensif sebelum mengambil langkah pencegahan.
"Ini ya informasi-informasi yang ada lah. Jadi kita combine, kita analisa untuk dilakukan pencegahan-pencegahan," tutur Yusri.
Yusri menegaskan bahwa informasi yang dikumpulkan tim akan diarahkan kepada penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Ia juga memastikan TNI tak segan menindak tegas anggotanya jika terbukti terlibat atau melindungi ormas yang bermasalah.
"Nah tentunya terkait dengan kalau memang di Ormas itu ada mereka tentunya orang sipil ya. Nah nanti yang menangani adalah dari kepolisian. Nah kalau ada oknum TNI-nya baru kita yang menangani," ujar Yusri.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang baru saja membentuk Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Ormas Bermasalah. Pembentukan Satgas tersebut diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan, dalam rapat koordinasi lintas kementerian pada Selasa (6/5).
Menurut Budi Gunawan, pembentukan Satgas ini merupakan respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk menjamin stabilitas sosial dan kepastian hukum di tengah upaya memperkuat investasi nasional.
"Itu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto bahwa negara tidak akan tinggal diam terhadap berbagai bentuk tindakan yang mengancam ketertiban umum dan kestabilan sosial," ujarnya.
Budi menambahkan, kehadiran negara harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah ingin memastikan masyarakat merasa aman, bebas beraktivitas, serta menikmati iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
"Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif," kata BG sapaan akrab Budi Gunawan.
Editor : Arbi Anugrah