Presiden Prabowo Ambil Alih Sengketa Empat Pulau Aceh-Sumut

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dipastikan akan turun tangan langsung dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara (Sumut), terkait pemindahan administrasi empat pulau. 

Kepastian itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, usai melakukan komunikasi langsung dengan Kepala Negara.

Baca Juga

Prabowo Sebut Pemimpin Harus Siap Dimaki

“Presiden telah memutuskan untuk menangani langsung persoalan batas pulau yang menjadi polemik antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara,” kata Dasco dalam keterangan pers di Jakarta, Sabtu (14/6/2025).

Ketua Harian Partai Gerindra tersebut juga menyebut bahwa penyelesaian polemik ini menjadi prioritas Presiden dalam waktu dekat. Ia menambahkan, keputusan resmi dari Istana akan diumumkan paling lambat minggu depan.

Polemik mencuat usai terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menyatakan empat pulau—Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang—secara administratif kini menjadi bagian dari Sumatera Utara.

Baca Juga

Catat Sejarah, Prabowo Jadi Presiden RI Pertama Hadiri Bastille Day sebagai Tamu Kehormatan

Langkah ini menuai protes dari Pemerintah Provinsi Aceh yang merasa wilayahnya dikurangi tanpa keterlibatan dalam proses penetapan.

Kementerian Dalam Negeri menjelaskan, sengketa batas wilayah ini sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 2008. Saat itu, Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi melakukan verifikasi dan pembakuan nama terhadap ratusan pulau. 

Dalam prosesnya, 213 pulau di wilayah Sumut, termasuk empat pulau yang disengketakan, dibakukan secara resmi. Sementara dalam verifikasi terhadap 260 pulau di wilayah Aceh, keempat pulau tersebut tidak tercatat.

Baca Juga

Sapi Limousin Asal Purbalingga Dipilih Jadi Hewan Kurban Presiden Prabowo, Bobot Capai 1 Ton

“Berdasarkan hasil verifikasi tim nasional, keempat pulau tersebut tidak ditemukan dalam wilayah Provinsi Aceh,” demikian pernyataan resmi Kemendagri.

Situasi ini menciptakan ketegangan antara dua provinsi di ujung utara Pulau Sumatra, dengan masing-masing pemerintah daerah menyatakan klaim atas wilayah tersebut. 

Di tengah memanasnya situasi, keterlibatan langsung Presiden diharapkan dapat menjadi solusi tuntas yang adil dan objektif.

Baca Juga

Inilah Fakta Kakek Presiden Prabowo Terkait Erat dengan Pangeran Diponegoro

Presiden Prabowo kini tengah mengkaji berbagai aspek, termasuk catatan historis, administratif, dan kepentingan strategis kedua provinsi sebelum mengambil keputusan final. 

Sengketa ini juga menjadi ujian awal dalam kepemimpinan nasional Presiden Prabowo untuk menyelesaikan konflik antardaerah secara damai dan konstitusional.

Editor : EldeJoyosemito