Siapkan Rp7,8 Miliar, Purbalingga Bakal Gelar Pilkades Serentak di 184 Desa

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id — Pemkab Purbalingga menyiapkan anggaran sekitar Rp7,855 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026. Pilkades tersebut akan digelar di 184 desa yang tersebar di 18 kecamatan pada 10 Desember 2026.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah kebutuhan, di antaranya bantuan keuangan khusus (BKK) kepada desa, pengamanan, operasional pelaksanaan di Dinsospermasdes P3A, serta dukungan bagi kecamatan untuk honor Linmas dan kegiatan sosialisasi.

Pabrik Hebel PT IKN Disegel karena Langgar Kawasan KP2B, Bupati Lapor ke Kementan

Plt Kepala Dinsospermasdes P3A Purbalingga Suroto mengatakan Pilkades Serentak 2026 digelar untuk mengisi jabatan kepala desa yang masa jabatannya berakhir secara serentak pada 13 Maret 2027. “Rencana pelantikan hasil Pilkades 2026 akan dilakukan pada 17 Maret 2027,” kata Suroto.

Ia menjelaskan, tahapan persiapan Pilkades akan dimulai pada 14 September 2026. Selanjutnya, tahapan pencalonan dijadwalkan mulai 30 September 2026.

Adapun pemungutan dan penghitungan suara akan dilaksanakan pada 10 Desember 2026. Setelah itu, tahapan dilanjutkan dengan penetapan hasil pemilihan sebelum calon terpilih dilantik pada Maret 2027.

Krisis Air Bersih Meluas, 46 Desa di Kebumen Dapat Bantuan 337 Tangki

Sebanyak 184 desa yang akan menggelar Pilkades tersebar di 18 kecamatan. Kecamatan Bobotsari menjadi wilayah dengan jumlah desa peserta terbanyak, yakni 16 desa.

Rinciannya, Kecamatan Kemangkon 12 desa, Bukateja 13 desa, Purbalingga dua desa, Kalimanah 13 desa, Kutasari 12 desa, Mrebet 14 desa, Bobotsari 16 desa, Karangreja enam desa, Karanganyar sembilan desa, Karangmoncol sembilan desa, Rembang 11 desa, Kejobong 10 desa, Kaligondang 14 desa, Padamara 10 desa, Bojongsari 10 desa, Pengadegan delapan desa, Karangjambu empat desa, dan Kertanegara 11 desa.

Menjelang pelaksanaan Pilkades, Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif menegaskan Pemkab Purbalingga akan menjaga netralitas dan tidak memberikan dukungan kepada calon kepala desa tertentu.

Pemerataan Pembangunan Kebumen Dipercepat, Jalan hingga Jembatan Jadi Prioritas

Fahmi meminta seluruh pihak tidak menggunakan atau mencatut namanya untuk memperoleh dukungan politik dalam kontestasi Pilkades. Ia menyebut telah muncul informasi di masyarakat yang mengklaim adanya calon tertentu yang mendapat dukungan dari bupati maupun pemerintah pusat.

“Saya selaku Bupati dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga betul-betul menjaga netralitas dalam Pilkades ini. Apabila nanti di bawah ada suara-suara yang mengatasnamakan bupati atau menyampaikan mendapatkan atau didukung, digerakkan oleh bupati, saya sampaikan jika itu berita yang tidak benar, berita bohong,” tegas Fahmi saat memimpin Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat Bupati, baru-baru ini.

Menurut Fahmi, klaim dukungan tersebut perlu diluruskan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah daerah berpihak kepada kandidat tertentu. Bahkan, ia mengaku tidak mengetahui seluruh calon yang akan mengikuti kontestasi Pilkades.

113 Hektare Tanah Eks HGU PT Djeruklegi di Cilacap Disiapkan untuk Redistribusi

“Sudah mulai cukup banyak suara di bawah yang menyebutkan jika Bupati menyukseskan calon ini, menyampaikan mendapat dukungan pusat. Padahal, kadang Bupati tidak mengetahui calon yang akan ikut kontestasi Pilkades,” ujarnya.

Selain menekankan netralitas, Fahmi meminta seluruh unsur yang terlibat dalam Pilkades memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai potensi kerawanan, termasuk politik uang. Kesiapan pengamanan dan logistik juga menjadi perhatian dalam rapat koordinasi tersebut.

Pilkades Serentak 2026 diharapkan dapat berlangsung aman, tertib dan demokratis. Pemerintah daerah juga meminta seluruh pihak menjaga kondusivitas selama seluruh tahapan pemilihan berlangsung.

Editor: EldeJoyosemito