Get iNews App with new looks!
Mode Gelap
Aa Text
Share:
Read Next : 350 Becak Listrik Bantuan Presiden Telah Disalurkan di Purbalingga
Advertisement . Scroll to see content

Cegah Penyimpangan, Purbalingga Terapkan Sistem Pemantauan Hasil Audit Digital

Jum'at, 20 November 2026 | 06:31 WIB
  • author Elde Joyosemito
Cegah Penyimpangan, Purbalingga Terapkan Sistem Pemantauan Hasil Audit Digital
Pemkab Purbalingga memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui peluncuran aplikasi Sinta Lan Rama atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Mandiri. (Foto: Pemkab Purbalingga)

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id – Pemkab Purbalingga memperkuat sistem pengawasan internal pemerintahan melalui peluncuran aplikasi Sinta Lan Rama atau Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Mandiri. 

Aplikasi tersebut dirancang untuk memantau sekaligus mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan.

Peluncuran aplikasi dilakukan Wakil Bupati Purbalingga Dimas Prasetyahani dalam kegiatan Gelar Pengawasan Daerah (Larwasda) 2026 di Wisma Tien Katering, Kamis (19/11/2026).

Inovasi berbasis digital tersebut menjadi bagian dari transformasi pengawasan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dimas mengatakan, fungsi pengawasan pemerintah daerah tidak boleh hanya dimaknai sebagai upaya menemukan kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Pengawasan justru harus menjadi sarana pencegahan sekaligus mendorong perbaikan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

"Pengawasan bukan semata-mata mencari kesalahan, tetapi menjadi instrumen pencegahan, perbaikan, dan peningkatan kinerja. Saya berharap aplikasi Sinta Lan Rama dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatkan akuntabilitas, serta mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan," kata Dimas.

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga Ato Susanto menyampaikan, pemerintah daerah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama 10 tahun berturut-turut.

Selain capaian tersebut, sejumlah indikator kinerja pengawasan dan tata kelola pemerintahan juga telah dicatatkan. Skor Monitoring Center for Prevention (MCSP) mencapai 92,14, Indeks Reformasi Birokrasi 82,73, serta nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 74,19.

Adapun nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tercatat 68,29. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada Level 2 dengan nilai 2,278, sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mencapai 3,174, Manajemen Risiko Indeks (MRI) 2,981, dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 2,190.

"Capaian ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi kita untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan," ujar Ato.

Dia juga memaparkan kampanye antikorupsi bertajuk "Babat Korupsine, Makmur Rakyate" yang digagas Inspektorat bersama seluruh OPD, sekolah, puskesmas, pemerintah desa, BUMD, serta berbagai elemen masyarakat.

Kampanye tersebut berhasil menjangkau ratusan ribu perhatian publik. Bahkan, Purbalingga masuk dalam 12 besar pemerintah daerah kategori Content Champion Media Konvensional pada ajang Apresiasi Pariwara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang insyaallah nanti pada tanggal 24 November akan diumumkan pemenangnya," kata Ato.

Dari sisi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan, Ato menyebutkan capaian hingga Semester I 2026 menunjukkan perkembangan positif. Penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah mencapai 99 persen, sedangkan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebesar 96,44 persen.

Dari penyelesaian rekomendasi BPK tersebut, setoran ke kas daerah tercatat lebih dari Rp7,8 miliar. Sementara itu, tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Purbalingga mencapai 93,80 persen dengan pengembalian ke kas daerah lebih dari Rp25,4 miliar.

Adapun penyelesaian temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah untuk periode 2024 hingga Semester I 2026 tercatat sebesar 65,63 persen.

Dalam rangkaian Larwasda 2026, Pemkab Purbalingga juga memberikan penghargaan OPD of the Year 2026 serta penghargaan Desa Antikorupsi 2025 kepada Desa Pandansari, Kecamatan Kejobong.

Penilaian OPD of the Year dilakukan berdasarkan sejumlah aspek, meliputi kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, tata kelola pemerintahan, dan inovasi.

Untuk kategori badan dan dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) meraih predikat OPD of the Year. Sementara itu, Sekretariat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana masing-masing menempati posisi Terbaik I, II, dan III.

Pada kategori kecamatan, Kecamatan Kutasari memperoleh predikat OPD of the Year. Posisi berikutnya ditempati Kecamatan Bojongsari, Karangmoncol, dan Padamara sebagai Terbaik I, II, dan III.

Melalui peluncuran aplikasi Sinta Lan Rama dan pemberian penghargaan tersebut, Pemkab Purbalingga berharap pengawasan pemerintahan semakin efektif. Percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan juga diharapkan berdampak langsung terhadap peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Editor: EldeJoyosemito

Related News

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.

Latest News

 
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut