CILACAP, iNewsPurwokerto.id - Serikat Pekerja Pertamina Patra Wijayakusuma (SPP PWK) Cilacap menolak rencana penawaran perdana saham kepada pubik atau Initial Public Offering (IPO) atas PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). IPO tersebut dinilai sebagai swastanisasi BUMN dalam hal ini Pertamina.
Sekjen SPP PWK Cilacap Dwi Jatmoko mengatakan, penolakan ini berdasarkan munculnya dugaan langkah IPO ini akan menjadi jalan bagi pemburu rente untuk menjual perusahaan negara dan juga afiliasinya alias privatisasi.
SPP PWK menuntut di hentikanya upaya privatisasi dan afiliansinya di seluruh unit usaha Pertamina. Menurut SPP PWK, apapun alasanya tidak dibenarkan aset negara di jual pada swasta atau asing.
“SPP PWK menolak dengan tegas IPO Pertamina Geothermal Energy dan swastanisasi Pertamina, karena kita berpendapat saat ini perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara bukan oleh swasta,” kata Sekjen SPP PWK Cilacap Dwi Jatmoko saat pres rilis Kamis (9/2/2023).
SPP PWK berpendapat, meskipun dengan adanya IPO untuk menaikan pendapatan, namun untuk saat ini belum ada urgensinya Pertamina melaksanakan IPO.
“SPP PWK menilai tidak ada sesuatu yang mendesak untuk rencana IPO selain menjual asset kepada pihak swasta yang menguntungkan para pemburu rente. Padahal PGE selama ini memiliki kinerja positif sepanjang tahun sebagai badan usaha milik negara,” imbuhnya.
Sebagai informasi, kapasitas total Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW). Sampai dengan tahun 2022 PGE memegang kuasa atas WKP sebanyak 82% baik dengan skema operasi sendiri ataupun joint Operation Contract.
Indonesia memiliki kurang lebih 40% cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 254 Giga Watt yang membuat Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia.
Dalam hal pendanaan investasi, PT PGE tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnis, termasuk mudah mendapatkan Soft Loan.
Jika tuntutan tidak di kabulkan, serikat pekerja Pertamina mengancam akan melakukan upaya lanjutan sesuai instruksi FSPPB. Penolakan ini sejalan dengan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dan akan tetap tegak turus pada keputusan organisasi melalui instruksi Presiden FSPPB.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
