PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemkab Banyumas mengupayakan perluasan akses layanan pendidikan kepada masyarakat khususnya tingkat SMA/SMK. Walaupun secara fungsional menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemprov Jateng.
Selama kepemimpinan Bupati Achmad Husein dan Wakil Bupati Sadewo Tri Lastiono, upaya akses layanan pendidikan itu terwujud antara lain dengan
berdirinya SMK Negeri Purwojati di Kecamatan Purwojati dan SMK Negeri Kebasen di Kecamatan Kebasen. Bahkan, saat ini sedang dibangun pendirian SMK Negeri Lumbir di Kecamatan Lumbir serta pendirian SMA Negeri Cilongok di Desa Karangtengah Kecamatan Cilongok.
“Semua itu merupakan inisiasi dari Pemkab Banyumas untuk menjawab dinamika masyarakat terhadap perluasan dan akses layanan jenjang Pendidikan Menengah. Pada tahun elajaran 2023/2024 SMA Negeri Cilongok dan SMA Negeri Lumbir mulai menerima siswa baru,”jelas Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Banyumas Joko Wiyono pada Selasa (21/2/2023).
Menurut Joko, berkenaan dengan data rata-rata lama sekolah tahun 2021 yaitu 7,63 berarti penduduk di Kabupaten Banyumas usia 25 tahun ke atas baru menempuh Pendidikan sampai kelas 1 SMP.
Perkembangan data rata-rata lama sekolah dapat dijelaskan sebagai berikut: tahun 2019 yaitu 7,42, tahun 2020 yakni 7,52, tahun 2021 yaitu7,63. “Faktor yang mempengaruhi rata-rata lama sekolah adalah anak tidak sekolah. Anak tidak sekolah mempengaruhi terhadap rata-rata lama sekolah di kemudian hari. Karena rata-rata lama sekolah dihitung sejak 25 tahun ke atas, artinya kalau sekarang banyak anak tidak sekolah kedepannya angka rata-rata lama sekolah menurun,”ujarnya.
Sejumlah faktor yang menyebabkan anak tidak sekolah itu di antaranya faktor ekonomi, faktor kesadaran orang tua, ada siswa disabilitas namun pemerintah sudah berupaya mengatasinya dengan penguatan sekolah inklusi, dan masih adanya anak yang membantu orang tua mencari nafkah.
“Untuk penanganan hal-hal di atas Pemerintah Kabupaten Banyumas maupun Pemerintah Pusat sudah memberikan sentuhan berupa Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat dan Kartu Banyumas Pintar (KBP) dari Kabupaten Banyumas,”katanya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
