NEW DELHI, iNews.id - Seorang politikus India, yang dikenal sebagai sekutu politik Perdana Menteri (PM) Narendra Modi, terlibat dalam skandal seks yang besar-besaran. Sekitar 3.000 video dan foto dari skandal seks politikus tersebut mengguncang masyarakat di tengah pemilu.
PM Modi, yang diperkirakan akan memperpanjang masa jabatannya setelah 10 tahun berkuasa, mendapat kecaman politik setelah baru-baru ini berfoto bersama Prajwal Revanna, yang sekarang terperangkap dalam skandal seks yang besar-besaran.
Revanna adalah anggota Janata Dal, yang saat ini berkoalisi dengan Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Modi. Politikus 33 tahun itu, yang juga cucu dari mantan Perdana Menteri HD Deve Gowda, diduga memfilmkan dirinya melakukan pelecehan seksual terhadap banyak wanita.
Setidaknya hampir 300 video diduga telah bocor oleh mantan sopirnya. Prajwal membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut, mengklaim bahwa video tersebut telah direkayasa.
Namun, ia telah melarikan diri ke Jerman setelah dipecat oleh partainya, Janata Dal. Partai tersebut memegang peran penting dalam rencana BJP untuk memperoleh mayoritas koalisi di negara bagian Karnataka.
Tentu saja, partai oposisi utama India, Kongres Nasional India, mengkritik keras Modi dan BJP. Para politikus rival Modi telah muncul di media sosial, sementara protes meletus di kota-kota Hubballi, Hassan, dan Bengaluru.
Negara demokrasi terbesar di dunia ini sedang mengadakan pemilihan umum yang diikuti oleh lebih dari 970 juta pemilih. Hasilnya akan diumumkan pada tanggal 4 Juni 2024.
“Saya merasa gemetar hanya dengan mendengar kekejaman ini. Dia telah menghancurkan hidup ratusan wanita. Modi, mengapa Anda tetap diam?” tulis Sekretaris Jenderal Kongres Nasional India, Priyanka Gandhi Vadra, di X.
BJP juga dituduh oleh anggota Kongres Nasional India mengetahui video tersebut sebelum dibocorkan.
Pada tahun 2023, pemimpin BJP Karnataka, Devarajegowda, memperingatkan partainya agar tidak mencalonkan Prajwal sebagai kandidat dari wilayah Hassan.
“Ada tuduhan serius terhadap beberapa pemimpin keluarga Deve Gowda (termasuk Prajwal Revanna, calon NDA) dari JD(S), partai yang berkoalisi dengan kami,” begitu isi suratnya.
Gowda, kakek dari Prajwal Revanna, bersikeras bahwa keluarganya dan pimpinan partai saat ini tidak mengetahui tentang kasus itu sebelumnya.
"Jika ada kesalahan, harus diambil tindakan," katanya. Alka Lamba, presiden sayap perempuan Kongres Nasional India, mengatakan skandal tersebut telah “mengguncang hati nurani” India.
“Dalam video-video ini, beberapa direkam tanpa persetujuan korban, perempuan-perempuan memohon agar diampuni, namun anggota parlemen Prajwal Revanna terus melakukan tindakan brutal dan melakukan pelecehan seksual terhadap mereka,” ujarnya.
Investigasi polisi kini telah diluncurkan oleh pemerintah negara bagian yang dipimpin oleh Kongres Nasional India atas tuduhan skandal tersebut. Sementara itu, S Prakash, juru bicara utama BJP di Karnataka, mengutuk tindakan yang tergambar dalam video tersebut dan mengkritik pemerintah negara bagian karena mempolitikkan masalah tersebut.
“Kasus anggota parlemen Prajwal Revanna sangat mengejutkan. Pendirian BJP mengenai masalah ini jelas—kami mendukung kekuatan Nari Shakti [kekuatan perempuan]. BJP tidak akan pernah mentolerir penghinaan terhadap Nari Shakti,” kata S Prakash, juru bicara ketua BJP Karnataka, melalui publikasi Al Jazeera, Kamis (2/5/2024).
“Meskipun pemerintahan Kongres [Nasional India] berkuasa di Karnataka, mereka lebih berpolitik dibandingkan mengambil tindakan tegas. Daripada bertanya kepada kami, anggota Kongres seharusnya mempertanyakan pemerintahan Kongres di negara bagian tersebut.”
Pekan ini, Modi membantah bahwa negaranya sedang menuju ke arah otokrasi, menyusul tuduhan bahwa pemerintahannya mengatur penyelidikan kriminal untuk melemahkan saingannya menjelang pemilihan umum yang sedang berlangsung.
Pemimpin India berusia 73 tahun ini tetap populer setelah satu dekade menjabat, dan dia diperkirakan akan memenangkan masa jabatan ketiga ketika pemilu nasional yang berlangsung selama enam minggu berakhir pada bulan Juni.
Prospeknya didukung oleh beberapa investigasi kriminal terhadap lawan politiknya, termasuk penyelidikan pajak yang pada bulan Februari membekukan rekening bank Kongres Nasional India, partai oposisi terbesar di India.
Namun Modi mengatakan anggapan bahwa India akan menjadi “otokrasi elektoral” di bawah pemerintahannya adalah sebuah fiksi yang disebarkan oleh para pesaingnya yang tidak puas.
“Karena pihak oposisi tidak mampu memperoleh kekuasaan, mereka mulai memfitnah India di panggung dunia,” katanya kepada surat kabar Times of India dalam sebuah wawancara yang diterbitkan pada hari Senin.
“Mereka menyebarkan desas-desus tentang rakyat kita, demokrasi kita, dan institusi kita.”
Peringkat kebebasan pers di India telah menurun drastis sejak Modi menjabat pada tahun 2014, sementara pembatasan terhadap masyarakat sipil telah menyebabkan kelompok hak asasi manusia (HAM) seperti Amnesty International sangat dibatasi operasinya.
Tahun ini, Modi ditantang oleh aliansi lebih dari dua lusin partai politik, beberapa di antaranya memiliki pemimpin yang sedang diselidiki atau dipenjara dan menghadapi tuntutan pidana.
Editor : Sazili MustofaEditor Jakarta
Artikel Terkait
