JAKARTA, iNews.id - Komitmen Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang mendukung kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar nyata.
Bahkan, Raja Keraton Yogyakarta itu rela memberikan harta keraton untuk membantu para pemimpin dan pegawai pemerintah saat itu. Ketika awal kemerdekaan Republik Indonesia, kondisi perekonomian sangat buruk.
Kas negara kosong, pertanian dan industri rusak berat akibat perang. Blokade ekonomi yang dilakukan Belanda membuat perdagangan dengan luar negeri terhambat.
Kekeringan dan kelangkaan bahan pangan terjadi di mana-mana, termasuk Yogyakarta. Sultan HB IX menyumbangkan kekayaan sekitar 6.000.000 Gulden yang diambil dari peti harta keratonnya.
Harga tersebut untuk membiayai pemerintahan, kebutuhan hidup para pemimpin dan para pegawai pemerintah lainnya.
Tujuannya demi menjamin roda Pemerintahan RI tetap berjalan. Bapak Pramuka Indonesia itu begitu peduli dan rela mengorbankan harta miliknya demi kelangsungan hidup Indonesia.
Bahkan, karena Indonesia tak punya apa-apa, maka seluruh pembiayaan pemerintahan ditanggung oleh Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Ada kisah menyebutkan, saat itu Soekarno menyuruh stafnya untuk menyiapkan kuitansi sebagai tanda utang, tetapi Sri Sultan HB IX menolak.
Dengan modal tersebut, Soekarno-Hatta sukses menjalankan roda pemerintahannya, terus hidup, tumbuh dan semakin kuat. Sampai sekarang. Hal itu dikutip dari jogjaprov.go.id, dengan judul "4 Januari, Heroiknya Jogja Selamatkan Indonesia".
Kejadian itu terjadi di saat pemerintahan baru Indonesia yang baru berjalan tiba-tiba dihadang rintangan dengan datangnya Belanda yang ingin kembali berkuasa. Belanda rupanya tidak ingin melepaskan Indonesia begitu saja, baik secara diplomatik maupun militer.
Berbagai macam teror ditebar. Bahkan ada pula upaya penculikan Presiden Soekarno beserta pejabat negara lainnya. Pendeknya, kalau tidak segera diambil langkah cepat dan tepat, bukan tidak mungkin nasib Indonesia akan tamat. Bak bunga layu bahkan sebelum sempat berkembang.
Tiba-tiba dari Jogja datang kabar gembira. Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, menawarkan diri menjadi ibukota. Tanpa pikir panjang karena memang tidak banyak pilihan, Soekarno-Hatta setuju.
=“Kami setuju (pindah) ke Jogja," begitu kira-kira respons Soekarno-Hatta, kala itu. Dirayu Belanda Pada 22 Desember 1948, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan para pembesar lainnya ditangkap Belanda dan diasingkan ke Pulau Bangka.
Sementara, Sultan HB IX tidak ditangkap karena kedudukannya yang istimewa dikhawatirkan mempersulit keberadaan Belanda di Yogyakarta. Selain itu, Belanda sudah mengakui Yogyakarta sebagai kerajaan dan menghormati kearifan setempat.
Sri Sultan HB IX menolak ajakan untuk bekerja sama dengan Belanda. Dia pun menulis surat terbuka yang disebarluaskan ke seluruh daerah Yogyakarta. Dalam surat itu dikatakan bahwa Sultan "meletakkan jabatan" sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pengunduran diri Sultan diikuti oleh Sri Paku Alam. Hal ini bertujuan agar masalah keamanan di wilayah Yogyakarta menjadi beban tentara Belanda. Dengan demikian, Sultan tidak dapat diperalat untuk membantu musuh.
Sementara, secara diam-diam Sultan membantu para pejuang RI, dengan memberikan bantuan logistik kepada para pejuang, pejabat Pemerintah RI dan orang-orang Republiken.
Bahkan, di lingkungan keraton, Sultan memberikan tempat perlindungan bagi kesatuan-kesatuan TNI. Pada Februari 1949, dengan bantuan kurir, Sultan menghubungi Panglima Besar Sudirman untuk meminta persetujuannya melaksanakan serangan umum terhadap Belanda.
Setelah mendapat persetujuan Panglima Sudirman, Sultan langsung menghubungi Letkol Soeharto untuk memimpin serangan umum melawan Belanda di Yogyakarta. Serangan ini berhasil menguasai Yogyakarta selama sekitar enam jam.
Kemenangan ini penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
