Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan, Xarisman Wijaya Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 membawa perubahan signifikan dalam regulasi penerbitan ijazah. Jika sebelumnya aturan dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2017 belum mengatur prinsip penerbitan ijazah secara eksplisit, kini regulasi terbaru menetapkan standar yang lebih ketat untuk menjamin keabsahan hukum dokumen tersebut serta meminimalkan kesalahan administrasi.
""Regulasi terbaru ini telah menetapkan tiga prinsip utama, yaitu validitas, akurasi, dan legalitas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa ijazah yang diterbitkan memiliki keabsahan hukum yang kuat serta meminimalkan risiko kesalahan administrasi," jelas Xarisman.
Koordinator Data Pendidikan dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendikdasmen, L. Manik Mustikohendro, menekankan pentingnya pembangunan data induk ijazah sebagai bagian dari sistem administrasi pendidikan nasional.
"Data induk ijazah merupakan bagian dari data induk pendidikan, sehingga pengelolaannya harus terstruktur dan terintegrasi dengan baik. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dan validitas dokumen kelulusan," paparnya.
Menurutnya, pengelolaan data induk ijazah yang efektif akan meningkatkan efisiensi administrasi serta mengurangi potensi kesalahan dalam penerbitan dokumen penting ini. Dengan adanya kebijakan dan inisiatif digitalisasi ini, diharapkan sistem penerbitan ijazah di Indonesia menjadi lebih modern, aman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
