PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Hotel Surya Yudha, Purwokerto, Selasa (11/2/2025). Forum ini mengusung tema "Penyiapan Landasan Transformasi untuk Peningkatan Daya Saing SDM dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Sekretaris Bappeda Banyumas, Agustin Indrawati, menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan tahapan krusial bagi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan masukan dari berbagai pihak guna memastikan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.
"Forum ini bertujuan membahas rancangan awal RKPD 2026, termasuk hasil analisis pembangunan daerah, arah kebijakan, serta sasaran utama yang akan dicapai," kata Agustin dalam keterangannya.
Sebanyak 150 peserta hadir dalam diskusi ini, termasuk Ketua dan Komisi DPRD Banyumas, Kepala OPD, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, BUMN dan BUMD, organisasi profesi, serta lembaga swadaya masyarakat.
Dalam sambutannya, Pj Bupati Banyumas Iwanuddin Iskandar menekankan bahwa Banyumas memerlukan langkah konkret untuk meningkatkan daya saing daerah. Ia menyoroti pentingnya penyusunan RKPD yang berbasis pada kebutuhan masyarakat agar pembangunan yang dilakukan benar-benar memberikan dampak positif.
"Tata ruang harus kita dukung karena investasi kita masih lemah dan angka pengangguran masih tinggi. Kita perlu mengevaluasi pembangunan yang belum maksimal di tahun sebelumnya agar visi dan misi yang kita harapkan dapat terwujud," ujar Iwanuddin.
Lebih lanjut, pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi prioritas utama dalam RKPD 2026. Iwanuddin menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi harus tetap stabil dengan inflasi yang terkendali. Ketahanan pangan juga menjadi perhatian, termasuk pemanfaatan lahan tidak produktif agar bisa mendukung kesejahteraan masyarakat Banyumas.
"Kita perlu segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait ketahanan pangan. Margin keuntungan petani harus diperhatikan agar sektor pertanian tetap berkembang," tambahnya.
Selain ekonomi dan ketahanan pangan, Pemkab Banyumas juga akan memperkuat program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM. Iwanuddin menegaskan bahwa program ini harus berjalan tanpa diskriminasi sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Sektor kesehatan juga menjadi perhatian, terutama dalam meningkatkan akses pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. Pemkab Banyumas ingin memastikan bahwa layanan kesehatan dapat diakses dengan mudah dan merata.
Dalam kesempatan itu, Iwanuddin juga mengingatkan pentingnya menyesuaikan kebijakan daerah dengan dinamika global. Ia menegaskan bahwa faktor eksternal, seperti kebijakan luar negeri, dapat berdampak langsung pada kondisi ekonomi dan sosial di Banyumas.
"RKPD 2026 harus disusun dengan tahapan yang benar, implementasi yang sinergis, serta dukungan penuh terhadap program Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan demikian, Banyumas bisa semakin maju dan masyarakatnya semakin sejahtera," pungkasnya.
Forum ini menjadi momentum penting dalam perencanaan pembangunan Banyumas ke depan. Dengan masukan dari berbagai pihak, RKPD 2026 diharapkan dapat menjadi panduan strategis untuk menciptakan daerah yang lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Banyumas.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
