PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Konflik sosial, khususnya agraria, masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Perbedaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat mengenai hak atas sumber daya agraria sering kali memicu ketegangan.
Demikian disampaikan oleh Prof. Dr. Sos. Waluyo Handoko, M.Sc., dalam pengukuhan dirinya sebagai Guru Besar bidang Ekonomi Politik Pembangunan di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Selasa (18/2/2025).
Menurut Prof. Handoko yang juga Wakil Rektor IV Unsoed, pemberdayaan masyarakat menjadi faktor kunci dalam penyelesaian konflik sosial. Ia menekankan bahwa reformasi agraria tidak hanya sebatas redistribusi tanah, tetapi juga harus mencakup akses terhadap sumber daya alam, modal, serta pasar guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meredam potensi konflik.
Sebagai contoh, Prof. Handoko mengangkat kasus konflik tanah di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Model penyelesaian berbasis pengembangan masyarakat telah diterapkan sejak 2021 dan dinilai efektif dalam mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang bersengketa.
“Pendekatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menyatukan kepentingan yang bertikai, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani yang selama puluhan tahun hidup dalam kemiskinan,” jelasnya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
