JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Rencana pemerintah untuk mengembalikan sistem penjurusan di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) pada tahun ajaran 2025/2026 mendapat dukungan dari kalangan guru dan praktisi pendidikan. Sistem ini akan kembali membagi peminatan siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, dan Bahasa, setelah sebelumnya sempat dihapuskan.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyidi, menilai langkah ini sebagai upaya positif untuk memperkuat fokus belajar siswa. Menurutnya, tanpa dasar pengetahuan yang kuat, siswa akan kesulitan mendalami bidang ilmu tertentu.
"Harapannya agar siswa menguasai semua ilmu itu dengan baik, tapi jika tidak siap yang terjadi malah siswa tidak mendapatkan ilmu apa-apa atau hanya mendapatkan sedikit. Jadi dengan adanya penjurusan IPA, IPS dan Bahasa itu bagus agar siswa bisa mempelajari ilmu sesuai dengan minatnya dan menjadi ahli,” ujar Unifah dalam keterangannya, Minggu (13/4/2025).
Pendapat senada disampaikan oleh praktisi pendidikan Heriyanto. Ia menilai, penghapusan penjurusan sebelumnya menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Salah satunya adalah siswa dipaksa memilih mata pelajaran tertentu di kelas XI, padahal banyak dari mereka belum benar-benar yakin dengan arah kariernya.
“Dengan contoh, jika siswa yang memilih kedokteran dapat melepaskan fisika, dan konsentrasi pada biologi dan kimia. Namun persoalan yang sering muncul adalah ketika pilihan profesi siswa bisa saja berubah di kelas XII menjadi teknik, sedangkan dalam 2 atau 3 semester sebelumnya, mereka tidak mempelajari fisika,” jelasnya.
Heriyanto juga menyoroti belum sinkronnya kurikulum SMA dengan kebutuhan perguruan tinggi. Ia menyebut, beberapa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetap mensyaratkan kelulusan mata kuliah dasar seperti fisika, kimia, dan biologi pada tahun pertama, terlepas dari jurusan yang dipilih mahasiswa.
“Sehingga mata pelajaran tersebut, tetap diajarkan sebagai bekal di PTN nantinya, termasuk untuk pilihan IPS. Karena apabila siswa yang memiliki cita-cita menjadi akuntan dapat melepaskan geografi atau sosiologinya. Namun apabila berubah menjadi ahli hukum diberikan syarat kedua pelajaran tersebut akan dipelajari saat di perguruan tinggi,” pungkas Heri.
Di sisi lain, Guru Geografi SMA Pangudi Luhur II Servasius Bekasi, Ignasius Sudaryanto, turut menegaskan bahwa sistem tanpa penjurusan membuat siswa kebingungan dalam memilih mata pelajaran. Tak jarang, pilihan tersebut tak sesuai dengan jurusan kuliah yang akhirnya mereka tempuh.
“Sekolah juga kesulitan dalam manajemen jam pelajaran guru. Ada mapel yang peminatnya sedikit, sehingga guru kekurangan jam dan berpengaruh pada tunjangan profesi. Tapi ada juga mata pelajaran yang justru kelebihan siswa,” terangnya.
Sudaryanto menyatakan setuju penuh jika sistem penjurusan seperti IPA, IPS, dan Bahasa kembali diberlakukan. Menurutnya, hal ini membuat proses pembelajaran lebih terarah, serta memudahkan sekolah dalam pengelolaan tenaga pengajar.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
