“Asesmen ini kami lakukan untuk memastikan kejujuran nilai dan menghindari manipulasi. Kami ingin calon siswa yang memang berprestasi secara riil,” tegas Tri Gunawan.
Ia juga mengingatkan bahwa hanya sertifikat dari lembaga yang memiliki hubungan kelembagaan dengan pemerintah yang diakui.
“Kami tidak akan mengakui sertifikat dari lembaga yang tidak memiliki hubungan kelembagaan dengan pemerintah. Ini untuk menjaga keadilan bagi anak-anak yang memang berprestasi dari bawah,” lanjutnya.
Dindikbud Purbalingga menekankan bahwa proses seleksi harus bebas dari gratifikasi dan segala bentuk pungutan liar. Seluruh kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas bersama Bupati Purbalingga, Fahmi Muhammad Hanif.
“Tidak boleh ada titipan. Kami diawasi oleh KPK, Ombudsman, dan berbagai lembaga lainnya. Ini komitmen kami untuk pelaksanaan yang transparan dan adil,” ujar Tri Gunawan.
Pihaknya juga menegaskan bahwa kuota penerimaan per sekolah telah ditetapkan sejak April 2025 dan tidak dapat diubah. Jika melebihi kuota, siswa tersebut tidak akan tercatat dalam Dapodik dan tidak memperoleh NISN (Nomor Induk Siswa Nasional).
“Jika sekolah melanggar ketentuan kuota yang sudah ditetapkan, maka siswa tidak akan tercantum di Dapodik atau memperoleh NISN," imbuhnya.
Namun, bagi sekolah yang kuotanya belum terpenuhi, Dindikbud membuka kemungkinan gelombang kedua.
“Prinsip kami jelas, semua anak usia sekolah harus sekolah. Termasuk melalui PKBM atau Kejar Paket, tetap kami fasilitasi,” terangnya.
Dindikbud menegaskan bahwa seluruh proses pendaftaran SPMB tahun ini sepenuhnya gratis. Tidak diperbolehkan adanya pungutan, baik untuk formulir maupun biaya verifikasi. “Kami tegaskan sekali lagi, tidak ada biaya apapun dalam proses ini,” tegasnya.
Sejumlah orang tua mengaku puas dengan proses pendaftaran yang berlangsung lancar dan efisien. Salah satunya, Lia Apriyani, warga Desa Gembong.
“Alhamdulillah lancar, alurnya mudah dipahami. Pendaftaran online juga tadi dibantu petugas sekolah. Verifikasi berkas langsung selesai,” tuturnya.
Dengan sistem yang semakin transparan, bebas pungutan, dan memperhatikan aspek keadilan, Dindikbud Purbalingga berharap SPMB 2025 dapat berjalan lancar dan memberikan kesempatan pendidikan yang setara bagi seluruh anak di wilayah tersebut.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
