PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyambut kunjungan kerja Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah di Ruang Joko Kahiman, Minggu (20/7/2025). Kunjungan tersebut juga dihadiri oleh kepala daerah dari Banjarnegara, Brebes, Tegal, Wonosobo, dan Pekalongan, untuk membahas tiga program strategis Kementerian PKP dalam percepatan penyelesaian masalah rumah tidak layak huni (RTLH) dan pengembangan kawasan permukiman.
Dalam pertemuan tersebut, Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan renovasi 2 juta unit rumah setiap tahun, terutama untuk kawasan pedesaan, sebagai langkah konkrit dalam mengatasi ketimpangan hunian dan mewujudkan pemerataan pembangunan. Program ini direncanakan mulai dilaksanakan pada tahun 2026.
"Untuk hal ini kami sedang mempersiapkan sistem agar hal ini tidak menjadi proyek pusat, melainkan menjadi proyek teman-teman daerah. Ada kesiapan di daerah untuk menyalurkan secara cepat,” ujar Fahri.
Ia menjelaskan, setiap rumah akan mendapatkan bantuan renovasi senilai Rp21,8 juta (sekitar Rp 20 juta riilnya), yang terdiri dari dana persiapan dan pelaksanaan. Dari total dana tersebut, sebesar Rp2,5 juta akan langsung diberikan kepada penerima manfaat untuk keperluan pribadi, sementara Rp17,5 juta akan dialokasikan untuk pembelian bahan bangunan.
"Rp 17,5 juta itu nanti akan menjadi bagian dari kolaborasi kita dengan Koperasi Merah Putih di desa-desa. Sehingga koperasi lah yang nantinya akan menyiapkan bahan-bangunan," tuturnya.
Fahri menambahkan, mekanisme berbasis koperasi ini diharapkan bisa mendongkrak ekonomi desa, menyerap tenaga kerja lokal, mengurangi angka kemiskinan, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi desa.
"Ini yang akan kita lakukan dan Insha Allah 2 juta menurut saya minimal," ucapnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengapresiasi kunjungan Wamen PKP sebagai peluang besar untuk kemajuan wilayahnya. Ia menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam menangani RTLH secara menyeluruh.
"Sangat kami dukung, apalagi ini merupakan program yang baik untuk menuntaskan permasalahan RTLH di Banyumas pada khususnya," ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Banyumas juga menyerahkan proposal bantuan stimulan perumahan swadaya. Proposal ini diharapkan dapat mempercepat penanganan RTLH sekaligus membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki rumah yang layak huni.
Adapaun tiga program utama yang dibahas paa kesempatan tersebut yakni:
1. Renovasi 2 Juta Rumah per Tahun:
Dilakukan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setiap unit akan memperoleh dana Rp21,8 juta, terdiri dari komponen persiapan, pembelian material, dan upah. Penyaluran material akan melibatkan koperasi lokal untuk mendorong ekonomi desa.
2. Restorasi 1.000 Kawasan Pesisir:
Melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, program ini akan merevitalisasi kawasan pesisir sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.
3. Pembangunan Rumah Vertikal:
Didesain sebagai solusi jangka panjang atas backlog perumahan nasional, terutama di wilayah perkotaan padat penduduk. Rumah vertikal diharapkan dapat menyediakan hunian layak dengan efisiensi lahan yang lebih tinggi.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
