LAMPUNG, iNewsPurwokerto.id – Upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan terus dilakukan pemerintah pusat. Direktorat Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah menyelenggarakan Kegiatan Advokasi Pembelajaran dan Penilaian untuk Satuan Pendidikan Kesetaraan (Paket B) dan Pendidikan Afirmatif (SMP Terbuka dan SMP Satu Atap).
Kegiatan ini berlangsung di 16 provinsi, termasuk Lampung dan Gorontalo, dalam dua tahap. Untuk wilayah Lampung, acara digelar pada 22–25 Juli 2025 di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Lampung. Acara dibuka oleh Kepala BPMP Provinsi Lampung, Khairullah, dengan menghadirkan peserta dari SMP Satu Atap se-Provinsi Lampung.
Tiga narasumber hadir dalam kegiatan tersebut, yaitu Yayuk Sugiyarti (Kepala SMP Negeri 2 Satap Pagedongan, Banjarnegara), Elly Wismayanti (Direktorat SMP), dan Imelda Aisah Sarip (Kepala SMP Adhyaksa 1 Jambi).
Dalam pemaparan materinya, Elly Wismayanti membahas Program Wajib Belajar 13 Tahun dengan fokus penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Berisiko Putus Sekolah (ABPS) usia 13–15 tahun. Menurutnya, pendekatan yang tepat diperlukan agar anak-anak tersebut tidak tertinggal dari pendidikan formal.
Sementara itu, Yayuk Sugiyarti menyampaikan strategi pengelolaan kurikulum dan pembelajaran. Ia menekankan pentingnya pengembangan kurikulum yang adaptif terhadap karakteristik peserta didik di daerah terpencil.
Adapun Imelda Aisah Sarip mengulas sistem penilaian di sekolah satu atap. Ia menekankan perlunya penilaian autentik dan kontekstual agar hasil belajar peserta didik tergambar secara utuh dan bermakna.
Sebelumnya, kegiatan serupa digelar di BPMP Provinsi Gorontalo pada 8–11 Juli 2025. Selain menghadirkan Yayuk Sugiyarti, kegiatan tersebut juga menghadirkan Elok Sudibyo dari Universitas Negeri Surabaya sebagai Koordinator Narasumber dengan materi serupa.
Yayuk Sugiyarti mengaku bersyukur diberi kesempatan menjadi narasumber di dua provinsi tersebut. “Saya sangat bersyukur dapat berpartisipasi dan berbagi pengalaman dalam kegiatan ini. Semoga upaya ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat layanan pendidikan yang lebih merata dan berkualitas,” ujarnya.
Kegiatan advokasi ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas pemangku kepentingan pendidikan, terutama dalam mengelola pembelajaran dan penilaian di satuan pendidikan kesetaraan dan afirmatif.
Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong implementasi kebijakan pendidikan yang inklusif, responsif, dan berpihak kepada seluruh anak bangsa, khususnya di daerah yang kurang terlayani.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
