PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Forum Aktivis 98 Purwokerto menyampaikan pernyataan sikap terkait meningkatnya eskalasi sosial politik di sejumlah kota, termasuk Jakarta, menyusul aksi demonstrasi menolak kenaikan pajak yang berujung pada insiden tewasnya pengemudi ojek online di kawasan Pejompongan, Jakarta, Jumat (29/8/2025).
Juru Bicara Forum Aktivis 98 Purwokerto, Barid Hardiyanto, menilai tragedi tersebut mencoreng demokrasi yang diperjuangkan sejak 1998.
Ia menyebut peristiwa meninggalnya Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang dilindas kendaraan taktis aparat saat unjuk rasa, sebagai bentuk nyata dari tindakan represif dan arogansi negara.
“Ini bukan sekadar kecelakaan, tetapi simbol matinya nurani dan keadilan di negeri ini. Demokrasi yang seharusnya jadi ruang dialog, kini justru dibungkam dengan laras senjata dan kendaraan lapis baja,” tegas Barid.
Forum Aktivis 98 Purwokerto juga menyoroti kebijakan pemerintah daerah yang dinilai membebani masyarakat, khususnya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara signifikan di tengah kondisi ekonomi sulit.
Menurut mereka, kebijakan tersebut menambah penderitaan rakyat yang sudah terhimpit biaya hidup.
Dalam pernyataan sikapnya, Forum Aktivis 98 Purwokerto mengajukan delapan tuntutan utama, di antaranya:
1. Menghentikan segala bentuk kekerasan aparat dalam menangani demonstrasi.
2. Mengusut tuntas kasus tewasnya Affan Kurniawan melalui pengadilan yang transparan, serta menghukum pelaku dan pemberi perintah.
3. Mendesak Presiden Prabowo Subianto mencopot Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kapolri sebagai bentuk pertanggungjawaban institusional.
4. Menghentikan tunjangan DPR RI serta melarang rangkap jabatan bagi pejabat negara.
5. Menuntut aparatur negara menghentikan sikap arogan dan mempertontonkan kemewahan di depan publik.
6. Mengajak seluruh elemen masyarakat aktif mengawasi serta mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat.
7. Meminta pemerintah pusat menginstruksikan pembatalan kenaikan PBB di seluruh daerah.
8. Menegaskan bahwa negara harus hadir untuk melindungi rakyat, bukan menindasnya.
Forum Aktivis 98 Purwokerto menekankan, kekuasaan yang diperoleh dari perjuangan reformasi harus dijaga agar tidak kembali tergelincir pada praktik otoritarianisme. “Diam saat keadilan diinjak-injak adalah bentuk pengkhianatan,” tegas Barid.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
