“Secara logika, daerah dengan UMR lebih rendah harusnya memiliki garis kemiskinan lebih rendah juga. Saya pernah sampaikan ini kepada Gubernur, namun belum ada jawaban yang tuntas,” ujar Sadewo. Ia berharap BPS dapat memberikan penjelasan yang lebih komprehensif.
Di luar isu ekonomi, Bupati juga menegaskan pentingnya akuntabilitas birokrasi. Ia menyebut tetap membaca detail dokumen-dokumen yang diajukan untuk ditandatangani, meski sudah diparaf berlapis oleh Sekda, asisten, dan dinas terkait. “Kalau ada kekeliruan, minimal ada tiga pihak yang harus ikut bertanggung jawab,” katanya.
Sadewo mengakui gaya kepemimpinannya yang kadang dianggap nyeleneh, namun ia menilai pendekatan tersebut dibutuhkan agar birokrasi dapat bekerja lebih cepat dan tepat.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan kolaborasi Pemkab Banyumas dan BPS.
Dengan data yang lebih akurat dan mutakhir, pemerintah daerah diyakini dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, menekan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
