Khusus pelaksanaan MBG pada hari Sabtu, Sadewo mengimbau agar menu yang dibagikan berupa makanan kering yang dapat dipersiapkan sehari sebelumnya, sehingga distribusi tetap berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas gizi.
Untuk mendukung kesiapan sumber daya, Pemkab Banyumas telah mengumpulkan Tim Penggerak PKK tingkat kabupaten. Selanjutnya, TP PKK kabupaten akan mengoordinasikan pelaksanaan ToT bagi TP PKK kecamatan. Dalam pelatihan tersebut, pemerintah daerah juga melibatkan ahli gizi agar menu yang diproduksi memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan BGN.
Sadewo mencontohkan potensi ekonomi yang dapat tumbuh dari program ini di wilayah Purwokerto Selatan. Di kecamatan tersebut terdapat tujuh dapur SPPG, dengan rata-rata satu dapur melayani sekitar 2.000 penerima manfaat.
“Potensinya sangat besar. Jika satu paket MBG senilai Rp10 ribu per anak dan keuntungan bersih sekitar Rp2 ribu per porsi, maka satu dapur bisa mengelola perputaran uang hingga Rp20 juta,” jelasnya.
Dengan tujuh dapur beroperasi, total perputaran uang di Purwokerto Selatan saja dapat mencapai sekitar Rp140 juta. Pemerintah daerah berharap skema serupa bisa diterapkan di kecamatan lain sehingga manfaat ekonomi program MBG semakin meluas.
Melalui keterlibatan aktif PKK dan dukungan lintas lembaga, Pemkab Banyumas menargetkan dapur-dapur MBG tidak hanya menjadi pusat penyediaan makanan bergizi, tetapi juga motor penggerak ekonomi berbasis masyarakat.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
