PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id — Pemkab Banyumas ditetapkan sebagai salah satu dari 42 daerah di Indonesia yang menjadi lokasi percontohan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional melalui sistem aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Wakil Bupati Banyumas, Dwi Asih Lintarti, menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut karena dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Digitalisasi bansos ini selaras dengan program Trilas yang kami dorong, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan publik,” ujarnya dalam rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri serta organisasi perangkat daerah (OPD) di Purwokerto, Jumat (17/4/2026).
Program digitalisasi ini mengandalkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) serta verifikasi biometrik untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Seluruh tahapan, mulai dari pendataan, verifikasi, hingga distribusi bantuan, dapat dipantau secara real time guna meminimalkan potensi penyimpangan.
Sebagai langkah awal, Pemkab Banyumas telah melakukan koordinasi lintas instansi serta pendataan calon agen Perlinsos. Agen tersebut melibatkan aparatur sipil negara (ASN), perangkat desa dan kelurahan, sumber daya manusia Program Keluarga Harapan (PKH), tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), hingga ketua kelompok PKH.
Namun, berdasarkan hasil pemadanan data dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dari total 3.740 agen Perlinsos, masih terdapat 1.389 agen yang belum mengaktifkan IKD dan 66 nomor induk kependudukan (NIK) yang belum terdata.
“Dinas Sosial saat ini terus mendorong peningkatan aktivasi IKD,” kata Wabup.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
