PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah Kabupaten Banyumas resmi mengambil alih (hand over) pembiayaan operasional layanan bus Trans Banyumas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mulai Selasa (21/4/2026).
Proses hand over tersebut menandai perubahan skema pengelolaan angkutan massal berbasis jalan di wilayah Banyumas, yang sebelumnya didukung pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS).
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, Omar Udaya, memastikan bahwa pengalihan operasional telah berjalan sejak pagi hari.
“Per jam 05.00 WIB tanggal 21 April 2026 sudah bisa di hand over,” ujarnya saat ditemui di acara hand over layanan Trans Banyumas yang di launching oleh Bupati Sadewo Tri Lastiono di pool Trans Banyumas, Selasa (21/4/2026).
Omar menjelaskan, pengalihan ini melalui sejumlah tahapan administratif, termasuk surat dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait keberlanjutan layanan angkutan massal, serta nota kesepakatan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dari sisi anggaran, Pemkab Banyumas telah menyiapkan dana sebesar Rp14,99 miliar untuk operasional Trans Banyumas pada 2026. Namun, anggaran tersebut hanya mampu membiayai layanan selama 130 hari, terhitung mulai 21 April hingga 28 Agustus 2026.
“Pembelian layanan ini hanya sampai 130 hari mulai 21 April 2026,” kata Omar.
Ia berharap pemerintah pusat masih memberikan tambahan dukungan melalui APBN Perubahan.
“Harapan kami sesuai janji dari kementerian, termasuk dari teman-teman di DPR RI, sebelum 28 Agustus ini di APBD perubahan ini dianggarkan kembali,” ujarnya.
Jika tidak ada tambahan anggaran, layanan Trans Banyumas berpotensi berhenti sementara.
“Kalau tidak berarti 28 Agustus 2026 Trans Banyumas off sampai dengan ada anggaran berikutnya,” tambahnya.
Saat ini, Trans Banyumas mengoperasikan 52 unit armada, dengan rincian 47 unit beroperasi setiap hari dan lima unit sebagai cadangan. Layanan ini mencakup empat koridor utama.
Menariknya, sistem transportasi ini telah terintegrasi dengan stasiun kereta api, yang disebut menjadi satu-satunya di tingkat kabupaten di Indonesia.
“Sudah terintegrasi satu-satunya di wilayah kabupaten se-Indonesia, integrasi Trans masuk ke stasiun kereta api hanya ada di Kabupaten Banyumas,” jelas Omar.
Meski terjadi pengalihan pembiayaan, tarif penumpang dipastikan tidak mengalami kenaikan.
“Tidak! Perintah Pak Bupati, APBN perubahan Rp3.900, APBD Kabupaten tetap Rp3.900. Tetap tidak ada kenaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, mengakui proses pengalihan dari APBN ke APBD bukan hal mudah, terutama di tengah kondisi ekonomi yang menantang.
“Oh berat, berat. Subsidinya itu banyak, tadi itu 14 miliar sekian dalam situasi ekonomi yang kondisinya tidak baik-baik saja,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan komitmennya agar layanan Trans Banyumas tetap berjalan.
“Tetapi saya tidak mau Trans Banyumas yang sudah dicintai oleh masyarakat kemudian berhenti di tengah jalan. Pokoknya bagaimana caranya harus berjalan,” tegasnya.
Ia juga memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan skenario terburuk jika bantuan pusat tidak turun.
“Alternatif terburuk pun kami sudah siapkan. Jadi jangan khawatir masyarakat Banyumas, Trans Banyumas tidak akan berhenti, jalan terus,” katanya.
Ke depan, Pemkab Banyumas berencana memperluas jangkauan layanan hingga wilayah Wangon dan Lumbir. Bahkan, pengembangan bus listrik juga mulai dipertimbangkan.
“Saya inginnya memang sampai Wangon, sampai Lumbir, dengan mobil listrik ke depannya. Saya sudah diskusi, lagi dihitung kelayakannya,” ungkap Sadewo.
Selain itu, pemerintah daerah juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui pemasangan iklan di armada maupun fasilitas Trans Banyumas.
“Dengan iklan-iklan, nanti tampil iklan, kan sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah,” ujarnya.
Meski saat ini tarif masih dipertahankan, Sadewo tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian di masa mendatang, terutama jika pembiayaan sepenuhnya ditanggung APBD.
“Kalau subsidi hanya APBD Kabupaten saja, tentunya harus ada penyesuaian tarif,” katanya.
Namun, selama masih ada dukungan dari pemerintah pusat, tarif lama akan tetap berlaku.
Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap masyarakat semakin memanfaatkan layanan Trans Banyumas, terutama untuk mendukung program penghematan energi dan pengurangan kemacetan.
Editor : Arbi Anugrah
Artikel Terkait
