PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menegaskan bahwa pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus benar-benar digratiskan melalui program Universal Health Coverage (UHC) di seluruh fasilitas kesehatan mitra BPJS. Ia bahkan menyatakan siap menggunakan dana pribadi untuk membantu pembiayaan warga apabila dibutuhkan.
Sadewo mengungkapkan capaian UHC di Kabupaten Banyumas telah mencapai 98 persen dari total kepesertaan JKN, dengan tingkat kepesertaan aktif sekitar 80 persen. Untuk menopang program tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyumas mengalokasikan anggaran sebesar Rp105 miliar.
Namun demikian, ia mengakui bahwa pengadaan anggaran tersebut tidak mudah, terutama di tengah kondisi fiskal daerah yang tengah tertekan akibat pemangkasan APBD hingga Rp319 miliar.
“Kondisi keuangan daerah saat ini cukup berat. Kami harus mencari berbagai sumber pendanaan, salah satunya untuk menjamin layanan kesehatan masyarakat,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2026 yang digelar di Pendopo Si Panji, Purwokerto, Kamis (9/4/2026).
Sadewo menegaskan bahwa program UHC menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah bersama wakilnya, khususnya pada sektor kesehatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan dasar.
Ia juga menekankan agar implementasi UHC non cut off dapat dijalankan secara optimal di lapangan. Meski demikian, ia mengakui pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala.
Menurutnya, masih terdapat warga yang kepesertaan BPJS Kesehatannya belum aktif atau sudah tidak aktif dan belum melakukan pendaftaran ulang. Padahal, berdasarkan hasil pengecekan, proses aktivasi sebenarnya dapat dilakukan dalam waktu 1x24 jam.
Bupati juga menyoroti kondisi di lapangan, di mana masih ada masyarakat yang datang berobat dalam kondisi kepesertaan belum aktif, sehingga pelayanan kerap terhambat karena belum memenuhi syarat dalam skema UHC.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia menginstruksikan seluruh puskesmas dan klinik mitra BPJS agar tetap melayani masyarakat, termasuk membantu pembiayaan sementara bagi pasien yang status kepesertaannya belum aktif.
“Kalau kepesertaannya belum aktif, tetap harus dilayani dan dibantu terlebih dahulu. Nanti pembiayaannya bisa diganti. Kalau belum ada anggaran atau dukungan CSR, tetap didahulukan pelayanannya,” tegasnya.
Ia bahkan menegaskan siap menanggung biaya tersebut secara pribadi apabila diperlukan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
