PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Pemkab Banyumas berupaya mempertahankan operasional Bus Trans Banyumas meski subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui skema Buy The Service (BTS) resmi dihentikan.
Di tengah keterbatasan keuangan daerah, pemerintah memastikan layanan transportasi publik tersebut tidak akan berhenti melayani masyarakat.
Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono mengatakan, penghentian subsidi APBN menjadi tantangan besar bagi keberlangsungan operasional Trans Banyumas. Namun, pihaknya telah menginstruksikan agar berbagai opsi pembiayaan segera disiapkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Banyumas.
"Subsidi Trans Banyumas dari APBN sudah dihentikan. Kondisi keuangan daerah memang sedang tidak baik-baik saja, tetapi saya sudah berupaya semaksimal mungkin agar Trans Banyumas jangan sampai berhenti," kata Sadewo di Purwokerto, Rabu (6/8/2026).
Berdasarkan perhitungan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, anggaran operasional yang tersedia saat ini diperkirakan hanya mampu menopang layanan hingga 28 Agustus 2026. Jika belum ada tambahan pendanaan, operasional bus akan terancam berhenti.
Sadewo menegaskan, pemerintah daerah kini tengah membahas berbagai alternatif pendanaan agar layanan transportasi massal tersebut tetap berjalan hingga akhir tahun.
"Ini masih kami diskusikan dengan tim anggaran dan DPRD karena pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan," ujarnya.
Menurut dia, Trans Banyumas telah menjadi kebutuhan masyarakat sehingga keberlanjutannya harus diprioritaskan, meskipun pada awalnya program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat melalui skema BTS.
Ia mengungkapkan, sebelumnya Pemkab Banyumas masih berharap memperoleh satu kali pencairan subsidi dari Kementerian Perhubungan senilai sekitar Rp13 miliar hingga Rp14 miliar. Namun hingga kini dana tersebut belum terealisasi.
"Yang penting Trans Banyumas jangan sampai berhenti. Dari mana anggarannya nanti sedang kami siapkan bersama TAPD dan DPRD. Yang utama pelayanan masyarakat harus tetap berlanjut," katanya.
Sadewo menjelaskan, armada Trans Banyumas bukan merupakan aset milik Pemkab Banyumas. Bus-bus tersebut dimiliki operator swasta, sedangkan pemerintah membayar biaya layanan berdasarkan jarak tempuh melalui skema BTS agar tarif tetap terjangkau bagi masyarakat.
Menurutnya, keberadaan Trans Banyumas merupakan bagian dari upaya menghadirkan transportasi umum yang aman, nyaman, dan murah. Bahkan, berdasarkan penilaian Kementerian Perhubungan, Trans Banyumas menjadi salah satu layanan BTS terbaik di Indonesia karena memiliki tingkat keterisian penumpang (load factor) yang tinggi.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap subsidi, Pemkab Banyumas juga menyiapkan langkah meningkatkan pendapatan non-tarif melalui pemanfaatan ruang iklan pada armada bus.
"Salah satu upaya untuk menekan jumlah subsidi adalah dengan pemasangan iklan. Nanti Trans Banyumas bisa di-branding untuk iklan sehingga dapat menjadi tambahan pendapatan," ujar Sadewo.
Sementara itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas mencatat kebutuhan biaya operasional Trans Banyumas mencapai sekitar Rp3,3 miliar per bulan. Agar layanan tetap beroperasi hingga Desember 2026, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp15 miliar.
Meski demikian, beban operasional diperkirakan mulai menurun pada April 2027. Saat itu cicilan investasi pembelian armada bus yang dibiayai melalui modal awal penanam saham dijadwalkan telah lunas, sehingga biaya operasional diproyeksikan berkurang sekitar 25 hingga 35 persen.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
