PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id – Ratusan orang yang tergabung dalam Musyawarah Rakyat Banyumas (Murba) menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Banyumas Jumat (9/10/2026).
Mereka memprotes kebijakan Pemkab Banyumas yang menonaktifkan sekitar 130.000 peserta BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai APBD.
Massa membawa sejumlah spanduk berisi penolakan terhadap kebijakan tersebut. Sejumlah warga yang terdampak langsung penonaktifan kepesertaan BPJS PBI juga turut menyampaikan aspirasi dalam aksi itu.
Koordinator aksi Murba, Budi Ari Tartanto, mengatakan penonaktifan terhadap 130.000 peserta dilakukan secara mendadak mulai 1 Oktober 2026. Ia menilai kebijakan tersebut merugikan masyarakat karena tidak disertai pemberitahuan sebelumnya.
"Sebanyak 130.000 yang dinonaktifkan tanpa pemberitahuan, seenaknya saja Pak Bupati mematikan itu, tanpa dasar, tanpa pemberitahuan," kata Budi.
Menurut dia, program Universal Health Coverage (UHC) yang sebelumnya diterapkan di Banyumas menjadi salah satu jaminan penting bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, Murba mendesak pemerintah daerah mengaktifkan kembali program tersebut tanpa persyaratan tambahan.
"UHC ini harus diaktifkan kembali tanpa syarat. Kenapa? Karena itu adalah benteng terakhir kehidupan masyarakat yang tidak mampu," ujarnya.
Budi menilai penonaktifan kepesertaan BPJS PBI berpotensi menghambat akses layanan kesehatan bagi warga yang membutuhkan pengobatan berkelanjutan. Kondisi tersebut dinilai semakin memberatkan masyarakat kurang mampu, termasuk pasien yang masih menjalani pemulihan setelah operasi maupun penderita penyakit yang membutuhkan perawatan.
"Ini jahat kalau dinonaktifkan. Kenapa? Mereka untuk hidup aja susah. Kenapa mereka harus dimatikan BPJS-nya atau UHC-nya dinonaktifkan," tegasnya.
Atas kondisi tersebut, Murba meminta Bupati Banyumas segera mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS PBI bagi warga terdampak. Mereka juga menuntut agar akses pelayanan kesehatan melalui skema UHC dapat dipulihkan tanpa pengecualian.
"Satu tuntutan kami hari ini bahwa UHC di Banyumas harus diaktifkan kembali. Tanpa syarat, tanpa kecuali, tanpa embel-embel apa pun. Karena apa? Kemanusiaan di atas kepentingan apa pun. Itu dasarnya," seru Budi.
Ia memperingatkan, apabila tuntutan tersebut tidak segera ditindaklanjuti, Murba akan menggalang warga terdampak untuk menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar.
Sementara itu, perwakilan pengunjuk rasa diterima sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Banyumas. Mereka antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Banyumas Nungky Harry Rachmat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Dedy Noerhasan, serta Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana (Dinkes-KB) Agus Anggraito.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
