"Subsidi dan ketersediaan energi merupakan bentuk kehadiran negara untuk memberikan keadilan kepada masyarakat. Kelompok menengah ke bawah harus mendapatkan perlindungan melalui subsidi, sementara masyarakat yang mampu dapat menikmati energi sesuai harga keekonomiannya," katanya.
Dia menambahkan, konsumsi energi juga menjadi salah satu indikator bergeraknya perekonomian nasional. Karena itu, ketersediaan energi dengan harga terjangkau menjadi faktor penting untuk menjaga produktivitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas industri.
Selain persoalan energi, Sugeng juga mengangkat pentingnya penguatan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
Menurutnya, demokratisasi dan keadilan sosial merupakan dua aspek penting dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi tidak boleh berhenti pada pelaksanaan pemilihan umum, tetapi juga harus memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam menentukan arah kebijakan pemerintah.
"Kedaulatan rakyat tidak hanya diwujudkan melalui pemilu, tetapi juga melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan sehari-hari. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan masukan terhadap keputusan politik pemerintah," ujarnya.
Dalam konteks tersebut, dia menilai berbagai program pemerintah perlu terus dievaluasi agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sugeng mencontohkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua program tersebut membutuhkan tata kelola yang baik serta evaluasi berkelanjutan agar pelaksanaannya tidak menimbulkan persoalan baru, khususnya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di pedesaan.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
