JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan membantah Presiden Prabowo Subianto menyarankan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan ijazah SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Syahganda menyebut pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sebagai informasi paling akurat mengenai pembicaraan Prabowo dan Gibran. Dia mengaku berada di lokasi dan menyaksikan langsung komunikasi yang berlangsung.
"Enggak (Prabowo menyarankan Gibran lewat PTUN). Yang benar Yusril karena Yusril yang paling belakangan ketemu Bapak Presiden tadi. Saya di situ," kata Syahganda, Selasa (10/11/2026).
Menurut Syahganda, pandangan Yusril dapat mewakili sikap hukum Presiden Prabowo. Hal itu mengingat Yusril merupakan menteri koordinator yang membidangi urusan hukum di pemerintahan.
"Karena Yusril kan Menko Hukum-nya Presiden. Artinya, pandangan hukum Bapak Presiden menurut saya diwakili oleh Profesor Yusril," ujarnya.
Sebelumnya, Yusril menilai upaya Gibran untuk membuktikan keabsahan ijazah melalui PTUN tidak lagi memiliki manfaat. Pasalnya, perkara yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Yusril menjelaskan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait persoalan ijazah Gibran telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, menurut dia, tidak tersedia lagi ruang untuk mengajukan gugatan dengan substansi perkara yang sama.
"Enggak ada, enggak ada. Putusan MK itu sudah final. Putusan Mahkamah Agung itu paling PK. Tapi siapa yang mau PK? Mendikdasmen enggak akan PK. Bahkan akan mengeksekusi putusan," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Dia juga menyebut Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan upaya hukum dalam perkara tersebut karena tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi.
Menurut Yusril, pihak yang menjadi tergugat intervensi memiliki hak untuk mengajukan banding, kasasi, hingga peninjauan kembali (PK). Namun, hak tersebut tidak dimiliki pihak yang tidak terlibat langsung dalam perkara.
"Kalau tidak menjadi pihak, ya enggak bisa berbuat apa-apa," katanya.
Yusril kembali menegaskan bahwa pembuktian melalui PTUN tidak akan mengubah keadaan karena pokok perkara yang dipersoalkan telah diputus oleh MA.
"Enggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.
Sementara itu, Gibran sebelumnya menyatakan tidak ingin polemik mengenai dokumen pendidikannya terus berkepanjangan. Meski telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, dia tetap ingin mendapatkan kesempatan membuktikan keabsahan dokumen tersebut melalui jalur PTUN.
Pernyataan itu disampaikan Gibran setelah bertemu Presiden Prabowo pada Selasa (10/11/2026) pagi. Dia mengaku mendapat sejumlah masukan dari Prabowo, termasuk untuk tetap memperjuangkan persoalan tersebut melalui proses hukum.
"Saya tidak ingin dinamika saat ini menjadi polemik berkepanjangan. Seperti teman-teman media ketahui, tadi pagi saya sudah bertemu Pak Presiden. Beliau sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi. Salah satunya agar saya tetap fight di PTUN," ujar Gibran.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya mengungkapkan pertemuan Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar 2,5 jam. Dalam pertemuan itu, Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden di tengah dinamika yang berkembang terkait putusan MK dan MA.
Prasetyo juga membenarkan Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan tata usaha negara.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
