Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, sebanyak 13 legislator partainya telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan hak menyatakan pendapat.
Ia menjelaskan, langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan legitimasi jabatan wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Fraksi NasDem. Anggota DPR Sugeng Suparwoto menyebut 19 anggota fraksinya ikut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Sugeng mengatakan, pihaknya menilai persyaratan yang menjadi dasar pengajuan telah terpenuhi. Karena itu, ia berharap proses politik tersebut dapat segera berjalan agar tidak berlarut-larut dan mengganggu agenda kenegaraan lainnya.
“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya. Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini,” kata Sugeng.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
