JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi menyatakan dukungan untuk mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan, jumlah tersebut berdasarkan dokumen usulan yang telah ditandatangani oleh masing-masing anggota DPR.
“Berdasarkan penyampaian dari masing-masing pengusung, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang,” ujar Saan.
Dukungan tersebut berasal dari delapan fraksi di DPR. Rinciannya, Fraksi PDI Perjuangan sebanyak 14 anggota, Golkar 13 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, Demokrat 18 anggota, dan Gerindra 11 anggota.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengatakan 14 legislator dari partainya turut mengusulkan penggunaan hak tersebut.
Menurut Dolfie, usulan itu didasarkan pada prinsip bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjalankan kedaulatan rakyat. Karena itu, seluruh proses penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, harus berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
"Kami, Fraksi PDI Perjuangan, akan menyampaikan pertimbangan dan hal-hal yang berkaitan dengan hak menyatakan pendapat kami, sebagai berikut bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga setiap penyelenggaraan kekuasaan negara, termasuk pengisian jabatan presiden dan wakil presiden, wajib memenuhi ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan,” kata Dolfie.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan, sebanyak 13 legislator partainya telah menyatakan dukungan terhadap pengajuan hak menyatakan pendapat.
Ia menjelaskan, langkah tersebut berkaitan dengan perkembangan persoalan hukum, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang dinilai memiliki keterkaitan dengan legitimasi jabatan wakil presiden.
“Sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Agung yang linear berkaitan dengan soal legitimasi posisi Wakil Presiden. Dan kami menganggap urusan di wilayah hukum sudah selesai,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Fraksi NasDem. Anggota DPR Sugeng Suparwoto menyebut 19 anggota fraksinya ikut mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat.
Sugeng mengatakan, pihaknya menilai persyaratan yang menjadi dasar pengajuan telah terpenuhi. Karena itu, ia berharap proses politik tersebut dapat segera berjalan agar tidak berlarut-larut dan mengganggu agenda kenegaraan lainnya.
“Kami dari Fraksi NasDem seluruhnya bulat 69 telah menyatakan untuk ajukan hak pendapat. Adapun kalau mungkin dibacakan tidak semuanya. Alasan kami bahwa sebagaimana disampaikan ketum kami bahwa seluruh prasyarat sudah terpenuhi. Dan tidak ada alternatif lain kecuali jalan ini,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, usulan hak menyatakan pendapat tersebut secara khusus ditujukan kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari Fraksi Gerindra, anggota DPR Azis Subekti menyampaikan bahwa 11 legislator partainya turut mendukung pengajuan tersebut. Menurut dia, sikap itu diambil setelah mencermati berbagai aspirasi, keluhan, dan pandangan masyarakat terkait persoalan yang berkembang.
Azis mengatakan, partainya ingin persoalan tersebut memperoleh penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia di DPR.
"Saya Azis Subekti, nomor anggota A112, mewakili 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra DPR RI untuk memberikan pembicaraan di forum ini. Bapak, Ibu sekalian, kenapa kami mengambil waktu yang terakhir, karena kami ingin mendengar, mencermati, apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi pandangan, apa yang menjadi keinginan untuk menyelesaikan hal-hal yang sekarang ini berkembang di masyarakat dan tentu kita ingin segera untuk diakhiri," ujarnya.
Dengan terkumpulnya 120 tanda tangan dari delapan fraksi, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Wakil Presiden Gibran kini menjadi salah satu dinamika politik yang mendapat perhatian di parlemen.
Meski demikian, dukungan anggota DPR untuk mengusulkan hak tersebut merupakan bagian dari proses politik dan belum berarti pemakzulan wakil presiden telah diputuskan. Proses selanjutnya tetap harus mengikuti mekanisme dan ketentuan konstitusi yang berlaku.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
