BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id – Nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya dipahami dan dihafalkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika perlu dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga, kemudian berkembang ke masyarakat dan ruang publik.
Pesan tersebut disampaikan akademisi Hanan Wiyoko dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI yang digelar di Desa Karanggude, Kecamatan Karanglewas. Dalam kegiatan itu, masyarakat diajak memahami bahwa empat pilar kebangsaan bukan sekadar konsep bernegara, melainkan pedoman untuk membangun kehidupan sosial yang adil, rukun, dan saling menghargai.
Hanan mengatakan, keberhasilan penerapan nilai kebangsaan dapat dilihat dari kondisi kehidupan masyarakat. Warga semestinya merasa aman, dihargai, dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta memperoleh kesempatan yang adil tanpa membedakan latar belakang.
Menurut dia, setiap pilar memiliki peran yang saling melengkapi. Pancasila menjadi pedoman nilai dan perilaku bersama, UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional yang mengatur hak dan kewajiban warga negara, NKRI merupakan komitmen menjaga persatuan, sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dalam menghormati keberagaman.
Penerapannya dapat dimulai dari kebiasaan sederhana. Dalam keluarga, misalnya, melalui sikap saling menghormati, membiasakan musyawarah, dan berbagi tanggung jawab. Sementara dalam kehidupan bermasyarakat, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui gotong royong, menjaga keamanan lingkungan, serta membantu tetangga yang membutuhkan.
“Persatuan berarti tetap bekerja sama meski berbeda,” kata Hanan.
Ia juga mengingatkan bahwa kehidupan berbangsa dan bermasyarakat membutuhkan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga perlu menghormati hak orang lain, menaati aturan, menjaga fasilitas umum, serta menyampaikan aspirasi secara bertanggung jawab.
Untuk memberikan gambaran konkret, Hanan mengajak peserta berdiskusi melalui simulasi persoalan penggunaan dana kas warga. Dalam ilustrasi tersebut, masyarakat dihadapkan pada dua kebutuhan yang sama-sama mendesak, yakni memperbaiki jalan lingkungan atau memberikan bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah.
Menurut Hanan, persoalan semacam itu tidak seharusnya diselesaikan melalui kepentingan kelompok tertentu atau keputusan sepihak. Musyawarah harus menjadi jalan keluar dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga untuk menyampaikan pendapat.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
