JAKARTA, iNewsPurwokerto.id – Siapa sosok yang bakal menggantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden? Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut calon pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo Subianto-Gibran pada Pilpres 2024.
Ketentuan tersebut, menurut Yusril, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3).
Yusril menjelaskan, aturan itu mengatur asal partai politik dari dua nama calon wakil presiden yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Kalau kita baca Undang-Undang MD3 memang ada ketentuan seperti itu. Mengatakan bahwa dua pasangan calon itu dari partai, dari salah satu atau dari partai, gabungan partai yang mencalonkan presiden dan wakil presiden. Memang itu ada di dalam Undang-Undang MD3, bisa dibaca undang-undangnya, ya," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dia menambahkan, calon pengganti Gibran harus berasal dari partai yang sebelumnya tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi salah satu alasan Presiden Prabowo berencana melakukan pertemuan dengan partai-partai koalisi.
"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3 dan saya kira Pak Presiden tentu paham hal ini, makanya tadi beliau menyinggung akan mengadakan pertemuan dengan partai-partai koalisi," ujarnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo. Presiden dapat terlebih dahulu berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan nama yang akan disampaikan kepada MPR.
Yusril juga memastikan tidak ada persoalan apabila Prabowo mengusulkan calon dari Partai Gerindra. Sebab, partai yang dipimpin Prabowo tersebut merupakan salah satu kekuatan utama dalam koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.
"Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pengusung utama dalam koalisi. Jadi tidak ada masalah apa-apa mengenai hal itu," katanya.
Editor : EldeJoyosemito
Artikel Terkait
