Cek Rekening, Rp9,52 Triliun Insentif Program Kartu Prakerja Sudah Disalurkan

JAKARTA, iNews.id - Pemerintah telah menyalurkan insentif Program Kartu Prakerja yang mencapai Rp9.52 triliun. Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program semi bansos dari Pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, misalnya mereka yang terkena PHK atau pelaku UMKM yang omzet-nya menurut akibat diadakannya PPKM.

"Selain mereka mendapatkan tambahan skill dari pelatihan, insentif Kartu Prakerja tentunya dapat digunakan sebagai tambahan modal," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (14/10/2021).

Baca Juga

Trik Jitu Lolos Seleksi Kartu Prakerja Gelombang 36, Cek Caranya

Selama 2021 (batch 12-21), penerima Kartu Prakerja berjumlah 5.910.462 orang. Sejumlah 94% atau 5.561.504 orang telah menyelesaikan pelatihan, kemudian 91% atau 5.397.784 orang telah mendapatkan insentif. Total insentif yang telah disalurkan tahun 2021 sampai batch 21 adalah Rp9,52 triliun.

"Total pendaftaran sejak awal Kartu Prakerja dibuka hingga 12 Oktober 2021 adalah sekitar 75 juta orang dan total penerima sekitar 11 juta orang, dari 34 Provinsi dan 514 Kab/Kota di seluruh Indonesia," katanya

Provinsi NTB mencatatkan total pendaftar sebanyak 725.311 orang dengan total penerima sejumlah 233.230 orang. Kemudian, untuk Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebanyak 201.796 pendaftar, dan yang diterima sejumlah 71.553 orang, dan di Kota Mataram jumlah pendaftar sebanyak 85.970 orang, dan yang diterima sejumlah 29.416 orang.

Baca Juga

Kartu Prakerja Gelombang ke-23 Dibuka Februari 2022

Provinsi NTB adalah Provinsi ke-17 dengan jumlah penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Indonesia, dan provindi dengan Penerima terbanyak ke-2 di Kawasan Timur Indonesia. Sementara, Kabupaten Lombok Tengah adalah Kab/Kota dengan jumlah penerima Kartu Prakerja terbanyak ke-1 di Provinsi NTB. Dan, Kota Mataram adalah Kabupaten/Kota ke-4 dengan jumlah penerima terbanyak Kartu Prakerja di Provinsi NTB.

“Saya meminta kepada Gubernur NTB untuk menyiapkan pendaftaran, sehingga mereka bisa masuk dalam white-list. Kita memang sedang memberikan kuota per tahun yang lebih banyak lagi untuk wilayah Timur Indonesia,” tutur Menko Airlangga.

Editor : Arbi Anugrah