Survei: 83,80 Persen Masyarakat Puas Dengan Kinerja Pelayanan Pemkab Purbalingga

PURBALINGGA, iNewsPurwokerto.id - Sebanyak 83,80 persen masyarakat Kabupaten Purbalingga merasa puas dengan kinerja Pemerintahan Kabupaten Purbalingga. Angka kepuasan tersebut meningkat secara konsisten dibandingkan tahun 2022, dalam hasil survei terbaru PT Navigator Strategi Indonesia.

"Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 menunjukan tren peningkatan dari 82,04 menjadi 83,80 naik sebesar 1,76. Semua unsur pelayanan publik mengalami kenaikan," kata Barid Hardiyanto, peneliti Navigator Strategi Indonesia saat kegiatan sosialisasi hasil survei SKM Kabupaten Purbalingga di Ruang Rapat Ardilawet Gedung B Setda Purbalingga, Kamis (8/6/2023). 

Baca Juga

Hasil Survei SMRC dan Pandawa Research, Andika-Hendi Masih Unggul di Kebumen

Menurut dia, Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan kegiatan pengukuran secara komperehensif berupa tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Jika merujuk Permenpan nomor 14 tahun 2017, nilai interval konversi dari 76,61-88,30 menunjukkan kinerja pelayanan publik di Kabupaten Purbalingga dalam kategori baik.

Barid menjelaskan, dalam menilai kepuasan publik, terdapat sembilan indikator untuk mengukur kinerja unit penyelenggara pelayanan publik, diantaranya yakni, penilaian tentang persyaratan mendapatkan layanan, prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, kesesuaian antara layanan yang dijanjikan dan yang didapatkan.

Baca Juga

Survei PolMark Indonesia: Elektabilitas Fahmi-Dimas Meroket, Ungguli Tiwi-Hendra

"Kemudian kompetensi petugas yang memberikan layanan, sikap petugas dalam memberikan pelayanan, respon instansi terhadap masukan dan kritikan dari masyarakat dan kenyamanan ruang layanan," ujarnya.

Sementara menurut Asisten Administrasi Umum Sekda Purbalingga, Budi Susetyono menyampaikan, pelaksanaan SKM bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

"Ini akan menjadi acuan bagi kita untuk lebih meningkatkan lagi mutu dan kualitas pelayanan kita kepada masyarakat, bagaimana kita berinovasi agar pelayanan bisa lebih cepat, bisa lebih mudah dan tentunya bisa lebih murah," pungkasnya.

Baca Juga

Kasus Brigadir J, Kinerja Polri Dinilai Akuntabel dan Terbuka

Editor : Arbi Anugrah