Beredar Foto Pemberian Surat Rekomendasi DPP PKB ke Pasangan Sadewo-Lintarti, Begini Keterangan DPC 

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id-Kondisi politik di Banyumas menghangat seiring dengan munculnya foto pemberian rekomendasi tugas kepada mantan Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono dengan anggota DPRD Banyumas Dwi Asih Lintarti dari DPP PKB.

Pemberian surat rekomendasi itu dilakukan saat ada acara Sekolah Pemimpin Perubahan yang berlangsung di Ungaran pada 13-15 Juli 2024.

Yang memberikan adalah elit PKB yakni Wakil Ketua Umum DPP PKB Bidang Kaderisasi Hanif Dhakiri. Menariknya, Sadewo adalah bakal calon bupati dari PDIP. Selain foto Wakil Ketua Umum DPP PKB, juga ada foto Ketua DPW PKB Jateng Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf dan Ketua DPC PKB Ahmad Darisun.

Padahal sebelumnya, PKB merupakan partai yang tergabung dalam Koalisi Banyumas Maju (KBM) yang digadang-gadang akan mengusung calon lainnya.

Lalu apa maknanya surat tersebut? Ketua Desk Pilkada DPC PKB Banyumas, Alwi, menjelaskan bahwa ada dua jenis rekomendasi yang dikeluarkan oleh DPP. Yakni rekomendasi surat tugas dan rekomendasi final. 

Bagi pasangan calon yang menerima rekomendasi surat tugas, mereka harus melakukan kerja politik dan akan dilakukan survei di akhir untuk menentukan apakah rekomendasi tersebut akan berlanjut atau tidak.

“Jadi belum final, semua kemungkinan masih bisa terjadi sepanjang belum sampai tahapan pendaftaran di KPU,” ujar Alwi kepada wartawan pada Senin (15/7/2024).

Alwi menjelaskan bahwa seluruh bakal calon yang mendaftar di DPC PKB Banyumas diwajibkan untuk melakukan kerja politik. 

DPC tidak membatasi kerja politik yang dilakukan oleh bakal calon. Lahirnya pasangan bakal calon Sadewo – Lintarti, merupakan hasil kerja politik dari Lintarti selaku kader PKB dan desk pilkada menghormatinya.

Mengenai keberlanjutan KBM, di mana PKB menjadi salah satu motor penggeraknya, Alwi menyatakan bahwa dirinya menjalankan tugas partai untuk menjalin komunikasi dengan semua partai politik di Banyumas. 

Dari hasil komunikasi tersebut, tercapai kesepakatan dan terbentuk KBM. Namun, Alwi menegaskan bahwa rekomendasi tetap menjadi otoritas DPP. DPC maupun desk pilkada hanya sebatas memberikan masukan dan informasi saja.

“Saya yakin, semua teman partai yang ada di KBM paham akan hal tersebut dan semua partai memang menganut aturan yang sama, yaitu rekomendasi menjadi kewenangan DPP,” ucapnya.

Alwi mengakui bahwa keluarnya rekomendasi surat tugas dari DPP kepada Sadewo-Lintarti memunculkan dinamika politik di semua pihak, termasuk di internal PDI Perjuangan Banyumas. 

Menurut Alwi, banyak bakal calon wakil bupati dari PDI Perjuangan yang turut dalam kontestasi pilkada. 

Dengan munculnya calon wakil bupati dari partai lain, maka hal tersebut menutup peluang kader internal. Di sisi lain, di KBM sendiri, sudah pasti akan memunculkan dinamika politik karena PKB merupakan bagian dari KBM.

“PKB juga memiliki kader ataupun bakal calon yang mendaftar, ada Pak Taefur Arofat yang merupakan ketua NU dua periode dan sekarang ketua MUI Banyumas, ada Gus Lukman, Gus Hasan, dan lainnya. Saya yakin semuanya juga mempunyai kerja politik tersendiri, sehingga masih sangat dinamis,”katanya.

Foto pemberian rekomendasi surat tugas kepada Sadewo-Lintarti berlangsung di Ungaran dalam acara Sekolah Kepemimpinan PKB, di mana yang diundang adalah para anggota DPR/DPRD terpilih.

Editor : EldeJoyosemito