7 Poin Penting yang Wajib Diketahui Soal Danantara 

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id-Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025).

Acara peluncuran digelar di Istana Kepresidenan Jakarta. BPI Danantara, yang berperan sebagai superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN), akan mengelola aset senilai 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp14.674 triliun (dengan kurs Rp16.310 per dolar AS).

Informasi mengenai peluncuran Danantara sebelumnya telah disampaikan oleh Prabowo saat menjadi pembicara utama dalam forum World Government Summit yang diselenggarakan secara virtual pada Kamis, 13 Februari 2025. 

“Kami sedang mempersiapkan peluncuran Danantara Indonesia, sovereign wealth fund terbaru kami, yang berdasarkan evaluasi awal akan mengelola aset lebih dari 900 miliar dolar AS,” ujar Prabowo.

Berikut 7 poin penting yang wajib diketahui soal Danantara:

1. Landasan Hukum

Pembentukan Danantara didasarkan pada Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Revisi UU ini disetujui dalam rapat paripurna DPR pada Selasa, 4 Februari 2025. Salah satu poin dalam draf revisi menyebutkan, “Pengaturan terkait Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, holding investasi, holding operasional, restrukturisasi, privatisasi, pembentukan anak perusahaan, dan/atau pembubaran BUMN.”

2. Inspirasi dari Temasek Holdings

Danantara terinspirasi oleh model Temasek Holdings Limited milik Singapura. Meskipun memiliki kesamaan peran dengan Indonesia Investment Authority (INA), cakupan Danantara lebih luas. Badan ini akan mengonsolidasikan aset-aset pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian untuk menciptakan integrasi dan efisiensi yang lebih baik.

3. Strategi Investasi

Danantara akan fokus pada sektor-sektor prioritas nasional yang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian. Sektor-sektor tersebut meliputi hilirisasi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta pengembangan industri substitusi impor dan digital. Selain itu, Danantara akan bertugas mengelola dividen dan aset BUMN serta memegang saham Seri B pada Holding Investasi dan Holding Operasional.

4. Tujuh BUMN yang Akan Dikelola

Pada tahap awal operasionalnya, Danantara akan mengelola tujuh BUMN, yaitu PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) (Persero), PT PLN (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero), PT Pertamina (Persero), dan Mining Industry Indonesia (MIND ID).

5. Sumber Modal

Danantara akan mendapatkan modal awal melalui penyertaan modal negara (PMN) dan sumber pendanaan lainnya. PMN tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Pasal 3G UU Perubahan Ketiga tentang BUMN, PMN dapat berupa dana tunai, barang milik negara (BMN), atau saham milik negara pada BUMN. Modal minimal yang ditetapkan pemerintah untuk Danantara adalah Rp1.000 triliun, dengan kemungkinan penambahan melalui PMN atau sumber lainnya.

6. Tugas Pokok

Danantara bertugas meningkatkan dan mengoptimalkan investasi serta operasional BUMN, termasuk sumber pendanaan lainnya. Bersama Menteri BUMN, Danantara akan membentuk Holding Investasi dan Holding Operasional. Menteri BUMN juga akan menempatkan perwakilannya di Danantara, Holding Investasi, dan Holding Operasional dengan persetujuan presiden.

7. Struktur Pengawasan dan Pelaksana

Dewan pengawas Danantara terdiri dari Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan Kementerian Keuangan, serta pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk presiden. Anggota dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan masa jabatan lima tahun, yang dapat diperpanjang untuk satu periode berikutnya.

Sementara itu, badan pelaksana Danantara terdiri dari profesional, dengan salah satu anggotanya ditunjuk sebagai kepala. Anggota badan pelaksana juga diangkat dan diberhentikan oleh presiden, dengan masa jabatan lima tahun dan kemungkinan perpanjangan satu kali. Tugas badan pelaksana meliputi pengurusan operasional, perumusan kebijakan, serta penyusunan usulan remunerasi untuk dewan pengawas dan badan pelaksana.

Editor : EldeJoyosemito