BKKBN: Kepala Daerah dan Dinas Perlu di Evaluasi Jika Tidak Paham Dampak Ledakan Penduduk

PURWOKERTO, iNewsPurwokerto.id - Prof Budi Setiyono yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN Republik Indonesia Sabtu, (14/6) menyebutkan perlunya evaluasi pejabat daerah yang tidak pahami dampak ledakan penduduk. Budi mengatakan jika tingginya tingkat kelahiran dan adanya faktor migrasi penduduk, harus dibarengi pengetahuan yang cukup dari kepala daerah terhadap dampaknya.

Ia mencontohkan jika dalam sebuah daerah terdapat 30 ribu penduduk, maka secara ideal harus ada tiga gedung fasilitas kesehatan, seperti gedung puskesmas. Hal ini karena idealnya, untuk satu gedung layanan kesehatan seperti puskesmas, bisa melayani 10 ribu penduduk dengan baik. 

Baca Juga

Berapa Harga Tiket Kereta Api Rute Purwokerto-Cilacap, Tarif Khusus Go Show Jadi Favorit Mahasiswa

“Jadi jika kepala daerah ataupun kepala dinas tidak bisa menjalankan kerjanya dengan baik karena tidak mengetahui pentingnya dampak pertumbuhan penduduk maka ini bisa menjadi bahan untuk evaluasi mereka,” jelasnya di Purwokerto saat bertemu wartawan.

Ia menambahkan, kepala daerah dan pejabat dinas terkait harus tahu betul hal ini karena menyangkut hajat hidup masyarakat. Jika tidak bisa terlayani secara kesehatan, maka ini akan berdampak tidak baik bagi masyarakat. 

Di sisi lain dari segi penyediaan lapangan tenaga kerja. Dinas terkait sudah harus tahu jika angka pertumbuhan penduduk sebuah wilayah juga harus dibarengi dengan pengetahuan dan pemahaman kepala daerah dan kepala dinas akan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan. 

Baca Juga

Lewat Nonton Bareng Film Gaza, FUIBR Ajak Warga Boikot Produk Pro-Israel

“Faktor sisi tenaga kerja misalnya, kepala daerah atau kepala dinas harus paham jika angka pertumbuhan penduduk di wilayahnya juga harus dibarengi dengan pengetahuan akan pentingnya penyediaan lapangan pekerjaan. Jadi nantinya ke depan, orang yang ingin menjadi kepala daerah atau pejabat kepala dinas, harus memikul beban dan tanggungjawab hal ini agar mereka tahu tidak mudah menjadi pejabat di daerah,” jelasnya.

Budi mengatakan jika ada kepala daerah yang tidak tahu jika mengurus daerahnya itu harus mempunyai kemampuan dalam mengurus jumlah penduduk.

“Daerah harus mengkalkulasikan jumlah pertumbuhan penduduk karena ini berdampak pada tanggungjawab daerah untuk menyiapkan tempat layanan kesehatan dan lahan lapangan pekerjaan,” kata Budi.

Baca Juga

Langkah Pasti Riska Siela, Dari Fakultas Kedokteran UMP ke Pucuk Manajemen Hermina Hospitals

Sejumlah wartawan juga mengemukakan pentingnya data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN terkiat jumlah penduduk di daerah masing-masing kepala wilayah dan disertai data fasilitas layanan kesehatan dan data tingkat kebutuhan lapangan pekerjaan penduduknya.

Sementara itu, salah seorang wartawan mengatakan jika di Kabupaten Banyumas dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa berarti diasumsikan adanya rata-rata perwilayah kecamatan dari 27 kecamatan terdapat 66,660 jumlah warganya. Ini berarti dari 27 kecamatan yang ada di wilayah Banyumas, satu kecamatan harus ada 6 puskesmas. Inilah salah satu tanggungjawab kepala daerah setempat untuk bisa memberikan pelayanan ideal seiring jumlah pertumbuhan penduduk. 

Budi tidak menampik jika saat ini masih banyak kurangnya pengetahuan kepala daerah dan kepala dinas akan dampak pertumbuhan penduduk.  

Baca Juga

Polisi Tangkap Pria Asal Purwokerto Selatan karena Simpan Tembakau Sintetis

“Itu baru dari sisi layanan kesehatan dan lapangan pekerjaan, masih banyak lagi dari sisi lain,” pungkasnya dalam acara ngobrol bareng wartawan. 

Selain dihadiri Budi Setiyono selaku Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ BKKBN, juga dihadiri pejabat Propinsi Jawa Tengah dan sejumlah pejabat eselon 3 dari DPPKBP3A Kabupaten Banyumas.

Editor : Arbi Anugrah