Pemkab Banyumas Dorong Perlindungan Penderes Lewat BPJS Ketenagakerjaan, Baru 3% yang Terdaftar

BANYUMAS, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmennya untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi para penderes nira kelapa, salah satu kelompok pekerja yang tergolong rentan mengalami kecelakaan kerja. Langkah strategis yang kini didorong adalah mengajak para pelaku usaha dan eksportir gula kelapa agar aktif mendaftarkan penderes sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, saat menggelar pertemuan dengan 14 eksportir di Ruang Joko Kaiman, Pendopo Bupati Banyumas, Senin (14/7/2025).

Baca Juga

Banyumas Luncurkan Satu Portal Layanan Terintegrasi, Akses Semua Informasi dalam Satu Platform

"Penderes itu aset. Jadi saya imbau dan dorong para eksportir untuk memberikan jaminan perlindungan sosial, melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada para penderes. Saya yakin mampu, tinggal mau atau tidak," tegas Sadewo.

Berdasarkan data dari Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Banyumas, dari total 21.910 penderes di Kabupaten Banyumas, baru 6.699 orang atau sekitar 3 persen yang telah menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. Padahal, tercatat 71 kasus kecelakaan kerja menimpa para penderes sepanjang Januari hingga Juli 2025.

Kepala Bagian Kesra, Wakhyono, mengakui bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong pendaftaran secara mandiri. Namun, tantangan utama yang dihadapi di lapangan adalah keterbatasan kemampuan finansial para penderes untuk membayar iuran secara rutin.

Baca Juga

Dapur MBG Mandiri Dibangun di Patikraja Banyumas, Dorong Pemberdayaan Ekonomi Lokal

"Hari ini adalah bagian dari upaya kami untuk melindungi para penderes. Target kami, semua penderes di Banyumas dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kami akan mulai dengan mendata langsung ke perusahaan eksportir agar bisa menyinkronkan data penderes yang mereka miliki," jelasnya.

Langkah lanjutan yang akan dilakukan adalah validasi ulang data penderes. Proses ini melibatkan kerja sama lintas sektor, termasuk Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsos Permades), Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta instansi terkait lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada data ganda dan subsidi perlindungan sosial bisa tepat sasaran.

Selain memperluas perlindungan sosial, Bupati Sadewo juga mengungkapkan rencana jangka panjang Pemkab Banyumas dalam menurunkan risiko kerja penderes. Salah satu inisiatif yang akan dijalankan adalah penggantian pohon kelapa tinggi dengan varietas kelapa genjah, yang lebih pendek dan lebih aman saat dipanjat.

Baca Juga

Bupati Banyumas: Wujudkan Pelayanan Darah yang Cepat, Aman dan Berkualitas

"Kami sudah mendapat dukungan CSR dari Jerman untuk penyediaan bibit kelapa genjah, meski pengirimannya dari pusat masih belum dilakukan. Kami akan mulai secara bertahap," ujarnya.

Editor : Arbi Anugrah