Diduga Korupsi Dana Desa Rp223 Juta, Kejari Banjarnegara Tahan Direktur PT Manggala Kusuma Jaya

BANJARNEGARA, iNewsPurwokerto.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjarnegara menahan AD, Direktur Utama PT Manggala Kusuma Jaya, terkait dugaan korupsi dana desa yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp223 juta. Penahanan dilakukan usai AD ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Majatengah, Kecamatan Kalibening.

Kepala Kejari Banjarnegara, Fadhila Maya Sari, dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (21/7/2025), menjelaskan bahwa penahanan dilakukan di Rutan Kelas IIB Banjarnegara selama 20 hari, terhitung sejak 21 Juli hingga 9 Agustus 2025.

Baca Juga

Jadwal Imsakiyah dan Buka Puasa Purwokerto Minggu 16 Maret 2025

“Penetapan tersangka ini hasil dari penyidikan yang telah dilakukan sejak Agustus 2024 hingga Juli 2025,” ujar Fadhila, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus), Eka Ilham Ferday.

Menurut Fadhila, AD diduga kuat menyalahgunakan dana penyertaan modal BUMDes yang diperoleh dari Pemerintah Desa Majatengah selama tiga tahun berturut-turut, yakni: Tahun 2021 sebesar Rp68 juta, Tahun 2022 sebesar Rp50 juta dan Tahun 2023 sebesar Rp105 juta.

“Dana tersebut seharusnya digunakan untuk mendirikan dan mengelola usaha BUMDes seperti Pertashop, pengelolaan air bersih, pengelolaan sampah, serta perdagangan BBM dan LPG. Namun, justru diterima langsung oleh AD dan tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya,” jelas Fadhila.

Baca Juga

Jadwal Buka Puasa Hari Ini Purwokerto dan Barlingmascakeb Selasa 11 Maret 2025

Hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp223 juta akibat penyimpangan penggunaan dana tersebut.

Atas perbuatannya, AD dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18, dan/atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman paling singkat 2 tahun penjara dan maksimal seumur hidup.

“Penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya,” tegas Kasi Pidsus.

Baca Juga

BI Purwokerto Dorong Pengembangan Ekosistem Wisata Halal Ramah Muslim di Dieng

Kasi Pidsus juga menambahkan bahwa penyidikan masih terus berlanjut dan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain dalam perkara ini.

“Kami ingin memastikan dana desa benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ini menjadi peringatan bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa agar mengelola anggaran secara transparan dan sesuai aturan,” tandasnya.

Editor : Arbi Anugrah