3 Kabupaten Termasuk Kebumen Siap Dirikan Sekolah Rakyat Rintisan

JAKARTA, iNewsPurwokerto.id - Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kepahiang, dan Boalemo menyatakan kesiapannya membuka Sekolah Rakyat rintisan sebagai bagian dari program prioritas nasional. Proses pengajuan sudah berjalan, dan rencananya pelaksanaan akan dimulai dalam waktu dekat.
Kesepakatan ini mengemuka dalam audiensi antara Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono, bersama para kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial pada Kamis (24/7/2025). Audiensi tersebut dihadiri oleh Bupati Kebumen Lilis Nuryani, Wakil Bupati Kebumen Zaeni Miftah, Bupati Kepahiang Zurdi Nata, Sekretaris Daerah Boalemo Herman, serta sejumlah pejabat teknis dari Dinas Sosial dan lingkungan hidup.
“Jadi untuk Sekolah Rakyat rintisan, pembukaannya direncanakan dimulai pada bulan September. Usahakan minggu ini prosesnya dimulai. Fasilitas yang harus disiapkan meliputi ruang kelas, asrama, dapur, ruang makan, laboratorium, perpustakaan, dan tempat ibadah,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya dikutip Kamis.
Ia mendorong para kepala daerah agar segera merampungkan tahapan administratif dan teknis, mengingat tahun ini Kementerian Sosial menargetkan pendirian 200 titik Sekolah Rakyat. Per 14 Juli 2025, sebanyak 63 titik telah memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), sementara 37 titik lainnya ditargetkan menyusul pada akhir Juli.
“Yang 63 titik itu kategori 1A, 37 titik berikutnya masuk kategori 1B, sedangkan 100 titik tambahan nanti termasuk kategori 1C,” jelasnya.
Lebih lanjut, Agus Jabo menekankan bahwa pemerintah pusat akan memprioritaskan pembangunan gedung permanen bagi daerah yang lebih dulu merealisasikan Sekolah Rakyat rintisan. Gedung permanen yang direncanakan mulai dibangun tahun depan ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA.
Menanggapi hal ini, Bupati Kebumen Lilis Nuryani menyambut baik dan menyatakan komitmennya mendukung program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut. “Kami sudah siapkan lahan di Desa Buayan dan akan segera menyiapkan bangunan untuk direnovasi menjadi Sekolah Rakyat rintisan,” ungkapnya.
Komitmen serupa juga disampaikan oleh Bupati Kepahiang Zurdi Nata, yang menegaskan bahwa dokumen administratif untuk verifikasi lahan seluas 9,06 hektare tengah disiapkan. “Kami segera urus dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) agar bisa ditetapkan sebagai lokasi Sekolah Rakyat permanen,” tuturnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Boalemo Herman juga hadir dalam audiensi tersebut untuk menyerahkan dokumen sertifikat lahan seluas 10,01 hektare sebagai bagian dari persyaratan pendirian sekolah permanen.
Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah pusat dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan sangat miskin (Desil 1 dan 2) yang terdata dalam Data Tunggal Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN). Konsepnya berbasis asrama dan seluruh biaya pendidikan ditanggung negara.
Program ini diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui pendekatan pendidikan holistik dan pemberdayaan sosial.
Menutup pertemuan, Agus Jabo memberikan penekanan khusus terkait integritas dalam proses seleksi siswa.
“Tidak boleh ada titipan. Presiden sudah wanti-wanti, ini hanya untuk keluarga desil satu. Tujuan Presiden adalah memotong mata rantai kemiskinan, memuliakan kaum miskin, dan membangun harapan baru bagi mereka,” tegasnya.
Editor : Arbi Anugrah